Pemerintah Pusat Kucurkan Dana, Ginanjar: 15 Sekolah Rusak di Kota Malang Segera Diperbaiki

Kota Malang, iKoneksi.com — Pemerintah pusat dipastikan akan mengucurkan bantuan untuk perbaikan sekolah rusak di Kota Malang pada 2026. Bantuan presiden (banpres) tersebut akan difokuskan pada sedikitnya 15 sekolah yang tersebar di lima kecamatan.

Kabar ini disampaikan oleh Ginanjar Yoni Wardoyo. Ia menyebut, distribusi bantuan dirancang merata agar setiap wilayah mendapatkan perhatian.

“Kurang lebih satu kecamatan ada sekitar tiga sekolah yang akan diperbaiki,” ucap dia.

Sebaran Sekolah Penerima Bantuan

Beberapa sekolah yang masuk dalam daftar penerima bantuan telah teridentifikasi. Di Kecamatan Kedungkandang, salah satunya adalah SD Negeri Sawojajar 2. Sementara di Kecamatan Lowokwaru, terdapat SD Negeri Mojolangu 3 yang juga akan mendapatkan perbaikan.

Namun, jumlah tersebut belum mencakup seluruh sekolah yang membutuhkan perhatian. Ginanjar menegaskan, masih banyak sekolah lain dengan kondisi yang memprihatinkan.

Kondisi Sekolah Memprihatinkan

Ginanjar membeberkan di daerah pemilihannya, khususnya Kecamatan Lowokwaru, sejumlah sekolah mengalami kerusakan yang cukup serius. Di SD Negeri Mojolangu 5, misalnya, bagian dinding dan atap ruang kantor mengalami retakan panjang dari bawah hingga atas. Kondisi tersebut dinilai berisiko jika tidak segera ditangani.

“Selain itu, di SD Negeri Tulusrejo 4, ditemukan sejumlah genteng berlubang yang berpotensi menyebabkan kebocoran saat hujan. Kondisi lebih parah terlihat di SD Negeri Lowokwaru 3. Salah satu ruang kelas dilaporkan tidak dapat digunakan karena atapnya yang terbuat dari triplek, papan kayu, dan genteng telah banyak yang ambrol,” bebernya.

Kerusakan tersebut tidak hanya mengganggu kegiatan belajar mengajar, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan siswa dan tenaga pengajar.

Tambahan Perbaikan Lewat APBD 2026

Selain bantuan dari pemerintah pusat, sejumlah sekolah juga akan diperbaiki melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2026.

“Beberapa sekolah yang telah masuk dalam daftar perbaikan melalui APBD antara lain SD Negeri Tulusrejo 2, SD Negeri Mojolangu 5, dan SD Negeri Lowokwaru 2. Langkah ini menunjukkan adanya kombinasi sumber pendanaan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan,” urai politisi Gerindra itu.

Kebutuhan Anggaran Capai Ratusan Juta per Sekolah

Ginanjar mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk memperbaiki satu sekolah tidak kecil. Estimasi biaya berkisar antara Rp150 juta hingga Rp300 juta per sekolah, tergantung tingkat kerusakan.

“Besarnya kebutuhan anggaran ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat jumlah sekolah yang membutuhkan perbaikan masih cukup banyak,” lugasnya.

Dorong Penambahan Kuota Bantuan

Melihat kondisi tersebut, DPRD Kota Malang berkomitmen untuk terus mendorong penambahan kuota bantuan dari pemerintah pusat pada tahun-tahun mendatang.

Menurut Ginanjar, kebutuhan perbaikan sekolah tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran saja. Diperlukan upaya berkelanjutan agar seluruh sekolah dapat memenuhi standar kelayakan.

Optimalkan Berbagai Sumber Pendanaan

Selain mengandalkan banpres dan APBD, DPRD juga mendorong optimalisasi berbagai sumber pendanaan lainnya. Di antaranya melalui pokok pikiran (pokir) DPRD, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), hingga program RT berkelas.

Pendekatan ini diharapkan Ginanjar mampu mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan secara bertahap dan merata.

Pendidikan Jadi Prioritas Pembangunan

Perbaikan infrastruktur sekolah menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan daerah. Fasilitas yang layak dinilai penting untuk mendukung proses belajar mengajar yang optimal.

“DPRD Kota Malang menilai, investasi di sektor pendidikan harus menjadi perhatian utama karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan,” tekannya.

Harapan Perbaikan Bertahap dan Merata

Dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat dan dukungan anggaran daerah, perbaikan sekolah di Kota Malang diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan merata. Namun demikian, DPRD mengingatkan upaya ini membutuhkan sinergi berbagai pihak agar hasilnya optimal.

“Perbaikan tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga memastikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa,” tandas dia.