Saat Reses Warga Klojen Keluhkan Data Bansos Tak Tepat Sasaran, Bayu Rekso Dorong Verifikasi Ulang DTSEN

Kota Malang, iKoneksi.com – Persoalan validitas data penerima bantuan sosial kembali mencuat dalam kegiatan serap aspirasi yang digelar Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, H. Bayu Rekso Aji. Dalam forum reses yang dihadiri sekitar 200 warga Klojen, keluhan terkait ketidaksesuaian data kemiskinan dan penyaluran bantuan menjadi isu yang paling banyak disampaikan masyarakat.

Antusiasme warga terlihat sejak awal kegiatan. Berbagai persoalan disampaikan secara langsung kepada wakil rakyat tersebut, namun mayoritas aspirasi mengerucut pada satu persoalan yang dinilai sangat mendasar, yakni akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan berbagai program bantuan pemerintah.

Salah satu Warga, Ahmad menilai kondisi yang tercatat dalam sistem sering kali tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Akibatnya, sejumlah masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan justru tidak terakomodasi dalam berbagai program sosial pemerintah.

“Keluhan tersebut tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial reguler, tetapi juga menyangkut akses terhadap Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga sejumlah program bantuan lain yang mensyaratkan data penerima berdasarkan kategori kesejahteraan tertentu,” terang dia.

Dalam dialog tersebut, ia juga menyoroti sistem pengelompokan desil kesejahteraan yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara aktual.

“Saya berharap pemerintah melakukan pembaruan data secara berkala agar tidak terjadi ketimpangan antara kondisi riil dan data administrasi,” terangnya.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, H. Bayu Rekso Aji, menegaskan persoalan validitas data harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kebijakan. Menurutnya, data merupakan fondasi utama dalam menentukan keberhasilan program bantuan pemerintah. Di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan, kesalahan data dapat berdampak langsung terhadap masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan dan dukungan dari negara.

“Kami menerima banyak masukan mengenai ketidaksesuaian data dengan kondisi riil masyarakat. Harapan warga sederhana, yaitu proses verifikasi dilakukan secara adil sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan haknya hanya karena persoalan administrasi atau data yang belum diperbarui,” ujar Bayu.

Politisi PKS tersebut menilai proses pendataan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan didukung verifikasi lapangan yang akurat. Dengan demikian, program bantuan dapat benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, pembaruan data secara berkala menjadi langkah penting untuk menghindari munculnya ketidakadilan sosial dalam penyaluran bantuan.

“Sebab kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah dalam waktu tertentu sehingga data yang digunakan pemerintah harus selalu relevan dan mutakhir,” terang dia.

Bayu memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan warga dalam forum reses akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bersama Pemerintah Kota Malang, khususnya perangkat daerah yang membidangi urusan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar proses pendataan dan penyaluran bantuan berjalan sesuai prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat penerima.

“Kami akan terus mengawal perbaikan kualitas pendataan maupun distribusi bantuan sosial. Tujuannya agar program-program pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak dan mampu memberikan manfaat secara maksimal,” tegasnya.

Melalui forum reses tersebut, DPRD Kota Malang berharap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat teridentifikasi lebih awal.

“Aspirasi warga akan menjadi dasar dalam mendorong perbaikan kebijakan sehingga program perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif, adil, dan tepat sasaran di masa mendatang,” lugasnya.