Bawaslu Kota Malang Jadi Rujukan Inovasi Kelembagaan di Jatim

Kota Malang, iKoneksi.com – Suasana serius namun penuh antusiasme mewarnai kegiatan Peer Learning Bawaslu se-Jawa Timur. Forum ini bukan hanya ajang berbagi pengalaman, melainkan juga ruang refleksi bersama atas berbagai tantangan kelembagaan dalam mengawal demokrasi di tingkat daerah.

Menurut Ketua Bawaslu Jawa Timur, A Warits dalam forum tersebut, muncul sejumlah catatan penting yang disoroti peserta. Beberapa poin yang menjadi perhatian adalah perlunya pemberdayaan dua kasubbag (kepala subbagian) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), penguatan instrumen perencanaan yang lebih terarah, serta sinkronisasi antara fungsi pengawasan dan pencegahan. Sinkronisasi ini dinilai penting agar tidak memunculkan interpretasi berbeda dalam implementasi di lapangan.

“Selain itu, peserta juga menyoroti isu yang kerap menjadi perhatian tenaga pengawas di daerah, yakni kebutuhan sertifikasi, tunjangan umum bagi pengawas, serta perhitungan teknis yang berkesinambungan. Catatan-catatan ini dinilai sebagai pijakan penting untuk mendorong perbaikan kelembagaan Bawaslu di masa mendatang,” katanya.

Apresiasi untuk Bawaslu Kota Malang

Menariknya, apresiasi terhadap Bawaslu Kota Malang mengalir deras dalam forum ini. Tidak hanya datang dari jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur, tetapi juga dari peserta forum yang hadir dari berbagai kabupaten/kota.

Ia menuturkan langkah sistematis yang ditempuh Bawaslu Kota Malang dianggap mampu menjadi rujukan praktis dalam penguatan kelembagaan. Pendekatan kolaboratif yang dilakukan secara konsisten dinilai memberikan dampak nyata terhadap kualitas kerja pengawasan pemilu.

“Kehadiran Bawaslu Kota Malang sebagai narasumber utama semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu motor penggerak inovasi kelembagaan di Jawa Timur. Peserta menilai, pengalaman Kota Malang dapat menjadi acuan yang layak ditiru dalam upaya memperkuat fondasi kerja pengawasan demokrasi di daerah lain,” terang Warits.

Peran Narasumber dan Fokus Diskusi

Dalam forum tersebut, Warits membeberkan pemaparan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu bagian yang paling disimak oleh peserta. Materi yang disampaikan dinilai tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif dalam konteks kerja pengawasan di lapangan.

“Peserta mencatat forum ini tidak boleh berhenti pada tataran diskusi. Justru sebaliknya, Peer Learning harus menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memperkuat kapasitas kelembagaan secara nyata,” paparnya.

Momentum Penguatan Kelembagaan Demokrasi

Lebih jauh, Warits mengungkapkan kegiatan Peer Learning ini mencerminkan bahwa penguatan Bawaslu tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan komitmen bersama, keberanian untuk berinovasi, serta kerja sistematis yang mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan.

“Bawaslu Kota Malang dengan langkah-langkah konsistennya menunjukkan bahwa kolaborasi, perencanaan matang, dan evaluasi berkelanjutan dapat menghasilkan peningkatan kinerja nyata. Tidak hanya dalam pengawasan teknis, tetapi juga dalam membangun kepercayaan publik terhadap peran Bawaslu sebagai penjaga demokrasi,” paparnya.

Ia menekankan forum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penguatan kelembagaan Bawaslu harus dilakukan dengan pendekatan menyeluruh: dari sisi sumber daya manusia, instrumen perencanaan, hingga jaminan kesejahteraan pengawas. Tanpa itu, sulit rasanya menuntut kinerja optimal dalam menjaga proses demokrasi yang jujur dan adil.

Harapan dari Jawa Timur

Warits menyebutkan Peer Learning Bawaslu se-Jawa Timur yang menghadirkan Bawaslu Kota Malang sebagai contoh praktik baik akhirnya melahirkan optimisme. Dengan kerja kolaboratif, sistematis, dan konsisten, penguatan kelembagaan bukan hanya jargon, melainkan nyata dirasakan di lapangan.

“Harapannya, forum ini dapat menjadi titik balik penting bagi seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk meningkatkan kinerja dan menegaskan perannya sebagai garda terdepan demokrasi,” pungkasnya. (04/iKoneksi.com)