Ekonom Unand Desak Menkeu Bongkar Skandal Dana Rp285,6 Triliun

Kota Padang, iKoneksi.com – Kasus dugaan penyimpangan dana pemerintah senilai Rp 285,6 triliun yang disimpan dalam bentuk deposito di sejumlah bank komersial kini menjadi sorotan publik. Dugaan adanya permainan bunga deposito yang nilainya lebih rendah dibandingkan bunga Surat Berharga Negara (SBN) menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi pengelolaan keuangan negara.

Ekonom Universitas Andalas (Unand), Prof. Syafruddin Karimi, mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk bergerak cepat dan tegas membongkar potensi praktik korupsi dalam kasus ini. Ia menilai langkah tegas dan terbuka menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan negara.

“Transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah pusat harus menjadi prioritas utama. Dorongan agar Menkeu bergerak cepat dan tanpa pandang bulu harus datang dari publik, DPR, BPK, dan komunitas pasar,” tegas Syafruddin kepada iKoneksi.com, Ahad (19/10/2025).

Audit Forensik dan Keterbukaan Data Jadi Kunci

Syafruddin menilai langkah pertama yang harus dilakukan Menkeu adalah memerintahkan audit forensik menyeluruh terhadap penempatan dana Rp285,6 triliun itu. Audit ini, menurutnya, tidak hanya menelusuri jumlah dan penempatan dana, tetapi juga mengecek tingkat bunga, tenor, serta potensi konflik kepentingan di setiap tahapan pengambilan keputusan.

“Selain itu, Kementerian Keuangan harus menetapkan tenggat publik, melindungi pelapor pelanggaran, dan mengumumkan sanksi tegas bila ditemukan penyimpangan,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa audit tersebut harus dilakukan secara independen dengan melibatkan lembaga pengawas eksternal seperti BPK dan PPATK untuk memastikan hasilnya obyektif. Dengan langkah ini, publik akan tahu apakah benar ada permainan bunga yang merugikan negara.

Menkeu Purbaya Janji Usut Tuntas Dugaan Permainan Bunga

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025), mengaku sudah memerintahkan investigasi internal. Ia menilai ada indikasi “main bunga” dalam pengelolaan dana tersebut.

“Saya masih investigasi itu sebenarnya uang apa. Kalau saya tanya anak buah saya, mereka bilang enggak tahu. Tapi saya yakin mereka tahu,” ucapnya dengan nada tegas.

Menurut Purbaya, dana tersebut kemungkinan besar ditempatkan di bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Ia menilai, dana pemerintah seharusnya mendapatkan bunga optimal sesuai aturan, bukan disimpan di deposito dengan tingkat bunga rendah yang justru merugikan negara.

“Ada kecurigaan mereka main bunga. Di banyak bank komersial, mungkin di Himbara. Tapi saya akan investigasi lagi itu uang apa sebenarnya. Nilainya terlalu besar kalau hanya ditaruh di deposito seperti itu,” tegasnya.

Publik Desak Keterbukaan Pemerintah

Pernyataan Purbaya ini langsung memicu gelombang reaksi dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil. Syafruddin Karimi menilai, transparansi metodologi pengelolaan dana publik menjadi sangat penting untuk memulihkan kepercayaan terhadap Kementerian Keuangan.

“Pemerintah harus menjelaskan bagaimana perbandingan suku bunga deposito itu terhadap biaya utang negara dan opsi investasi lain yang mungkin lebih efisien,” jelasnya.

Ia juga menyoroti bahwa pengelolaan dana publik sebesar itu seharusnya mengikuti prinsip efisiensi fiskal. Artinya, setiap penempatan dana harus didasarkan pada analisis keuntungan finansial tertinggi dengan risiko terendah.

“Jika bunga deposito jauh di bawah bunga SBN, maka keputusan tersebut mencurigakan dan bisa berpotensi tindak pidana korupsi (Tipikor),” terangnya.

Skandal yang Bisa Guncang Kepercayaan Publik

Kasus ini berpotensi menjadi salah satu skandal keuangan terbesar di 2025 jika benar ditemukan penyimpangan. Sebab, dana Rp285,6 triliun bukan angka kecil—setara dengan hampir 10 persen dari total APBN 2025 untuk belanja pendidikan.

Purbaya mengaku akan membuka hasil investigasi kepada publik. Namun, banyak pihak menuntut agar penyelidikan tidak berhenti di level internal kementerian. DPR dan lembaga audit negara diminta turut serta agar hasilnya kredibel dan bebas dari intervensi.

“Transparansi metodologi, bagaimana suku bunga dibandingkan dengan biaya utang dan opsi instrumen lain, akan memulihkan kepercayaan dan mencegah praktik serupa terulang,” lugas Syafruddin.

Arah Baru Pengawasan Fiskal

Kasus dugaan permainan bunga deposito ini menjadi ujian besar bagi Menkeu Purbaya. Jika langkah investigasi dan audit dilakukan secara terbuka, ia berpotensi memperkuat sistem pengawasan fiskal dan menciptakan preseden baru dalam tata kelola keuangan negara.

Namun jika dibiarkan berlarut tanpa kejelasan, publik akan kehilangan kepercayaan terhadap pengelolaan uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

“Kini, semua mata tertuju pada Kementerian Keuangan. Apakah Purbaya akan benar-benar membongkar skandal Rp285,6 triliun ini hingga ke akar, atau kasus ini akan kembali tenggelam seperti banyak kasus besar sebelumnya?,” tukasnya.