Janji PTN di Pematangsiantar Dipertanyakan, Patar Panjaitan Desak Langkah Nyata

Kota Pematangsiantar, iKoneksi.com — Janji menghadirkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kota Pematangsiantar kembali menjadi sorotan. Memasuki satu tahun awal pemerintahan Wali Kota Wesly Silalahi bersama Wakil Wali Kota Herlina, realisasi program yang sebelumnya disebut prioritas 100 hari hingga satu tahun itu belum menunjukkan perkembangan konkret.

Minimnya progres memunculkan pertanyaan publik, terutama di tengah harapan menjadikan Pematangsiantar sebagai kota pendidikan.

Anggota Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar, Patar Luhut Panjaitan, mengingatkan janji tersebut masih kuat dalam ingatan masyarakat. Ia menegaskan, pendidikan tidak boleh berhenti sebagai narasi politik.

“Kalau kita bicara kota yang kuat, kuncinya kecerdasan. Pendidikan harus jadi fondasi pembangunan,” kata Patar kepada iKoneksi.com, Jumat (27/2/2026).

Menurutnya, hingga kini belum terlihat pembentukan tim kerja resmi atau yayasan yang menjadi fondasi awal pendirian PTN. Padahal, rencana tersebut telah masuk dalam RPJMD dan ditargetkan terealisasi paling lambat 2028.

Opsi Sekolah Menengah Plus

Alih-alih menunggu proses panjang pendirian PTN, Patar menawarkan langkah antara yang dinilai lebih realistis yaitu pengembangan Sekolah Menengah Plus.

Konsep ini memaksimalkan sekolah negeri yang sudah ada menjadi sekolah unggulan, dengan sistem asrama terbatas, jam belajar diperpanjang, serta penguatan karakter dan kepemimpinan.

“Kita tidak harus mulai dari nol. Yang ada ditingkatkan kualitasnya dulu. Ini bisa segera dilakukan,” sebut dia.

Ia juga menggagas pembentukan Yayasan Didik Unggul Sangnawaluh Pematangsiantar sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, alumni, hingga pegiat pendidikan.

Menurut Patar, yayasan tersebut dapat menjadi jembatan komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, mengingat kewenangan SMA berada di tingkat provinsi.

DPRD, lanjutnya, siap mendorong peningkatan alokasi anggaran pendidikan hingga 7–8 persen dari APBD sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia.

Regulasi Ketat dan Tantangan Besar

Di sisi lain, Pengamat Pendidikan Kota Pematangsiantar, Jonris Sinaga mengingatkan pendirian PTN bukan perkara sederhana. Ia menyebut ada sejumlah persyaratan ketat yang harus dipenuhi, mulai dari analisis kebutuhan, kesiapan akademik, hingga hibah lahan minimal sekitar 10 hektare.

“Tanpa lahan dan proposal akademik yang matang, wacana PTN akan berhenti di mimpi,” tegasnya.

Sinaga menilai perlu dibentuk tim percepatan yang memahami regulasi lintas kementerian. Yayasan, menurutnya, dapat berperan sebagai pendukung, tetapi tidak menggantikan mekanisme resmi pendirian PTN.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan kampus memerlukan anggaran besar, tidak hanya untuk gedung, tetapi juga laboratorium, fakultas, dan penyediaan dosen berkualitas.

“Yang paling penting bukti konkret seperti lahan hibah, tim kerja, proposal akademik. Jangan hanya ramai di wacana,” ungkap dia.

Menunggu Realisasi

Sejauh ini, Sinaga mengungkapkan publik belum melihat langkah strategis yang mengarah pada pemenuhan syarat pendirian PTN. Tidak adanya kejelasan progres memunculkan kekhawatiran bahwa program tersebut berpotensi menjadi sekadar slogan politik.

Di tengah persaingan daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan investasi sumber daya manusia, Pematangsiantar dituntut bergerak cepat dan terukur.

“Kini pertanyaannya mengemuka: apakah mimpi menghadirkan PTN akan diwujudkan dengan kerja nyata, atau tetap menjadi janji yang tertunda?,” pungkas Sinaga.