Pemerintah Kota Batu dan Ombudsman RI Perkuat Sinergi Pelayanan Publik Berintegritas

Kota Batu, iKoneksi.com — Langkah besar kembali diambil Pemerintah Kota Batu dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepuasan publik. Kali ini, Pemkot Batu menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dengan Ombudsman Republik Indonesia terkait Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Senin (10/11/2025), di Hotel Aston Inn Batu. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Wali Kota Batu, Nurochman, dan Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, dalam momentum bersejarah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ombudsman RI 2025.

Momentum ini tidak hanya menjadi simbol kerja sama formal, tetapi juga komitmen konkret untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih transparan, partisipatif, dan berkeadilan. Kota Batu, yang dikenal sebagai kota wisata dengan dinamika sosial yang tinggi, kini juga menegaskan perannya sebagai kota dengan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada integritas.

Kota Batu Jadi Tuan Rumah Rakernas Nasional

Rakernas Ombudsman RI tahun 2025 kali ini mengusung tema “Capaian Kinerja Ombudsman RI 2021–2025: Refleksi, Pembelajaran, dan Perbaikan.” Pemilihan Kota Batu sebagai tuan rumah bukanlah tanpa alasan. Kota ini dinilai memiliki kinerja pemerintahan yang progresif, terbuka terhadap inovasi, serta konsisten dalam memperkuat sistem pelayanan publik berbasis digital.

Dalam sambutannya, Wali Kota Batu, Nurochman, mengungkapkan rasa terima kasih dan kebanggaannya atas kepercayaan Ombudsman RI yang memilih Kota Batu sebagai lokasi Rakernas kedua di tahun 2025. Ia menegaskan, kehadiran Ombudsman bukanlah sekadar lembaga pengawas, melainkan mitra strategis pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik dan bebas dari praktik maladministrasi.

“Kami berkomitmen menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Pemkot Batu siap menerima rekomendasi hasil penilaian Ombudsman demi perbaikan kinerja aparatur dan peningkatan kepuasan masyarakat,” kata Nurochman di hadapan para peserta Rakernas.

Wali Kota juga menambahkan bahwa kemitraan ini akan menjadi pijakan kuat untuk mempercepat transformasi pelayanan publik, termasuk penguatan sistem pengaduan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemkot Batu.

Sinergi Ombudsman dan Pemda Menuju Pelayanan Adaptif

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menegaskan bahwa kerja sama antara Ombudsman dan Pemerintah Kota Batu adalah langkah penting dalam memperkuat pengawasan serta menanamkan budaya pelayanan publik yang berintegritas.

“Ombudsman harus hadir memberi dampak positif melalui pembelajaran, pendampingan, dan digitalisasi pengawasan agar pelayanan publik semakin adaptif dan berkeadilan,” ungkap Najih.

Najih juga menekankan bahwa sinergi ini bukan hanya tentang pengawasan dari luar, tetapi juga tentang membangun kesadaran internal aparatur pemerintahan agar memiliki komitmen yang sama terhadap nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Menurutnya, keberhasilan reformasi birokrasi tidak bisa hanya diukur dari aturan, tetapi dari perubahan perilaku dan budaya kerja aparatur negara.

Langkah Nyata Menuju Pelayanan Publik yang Berdaya

Penandatanganan Nota Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi pelayanan publik di Kota Batu. Melalui MoU tersebut, kedua pihak berkomitmen untuk:

1. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pendampingan berbasis etika pelayanan.
2. Mengembangkan sistem pengawasan digital untuk mencegah maladministrasi sejak dini.
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam evaluasi dan perbaikan layanan publik.

“Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk membangun pelayanan publik yang inovatif, cepat tanggap, dan humanis. Kota Batu menjadi contoh daerah yang tidak hanya mengandalkan potensi pariwisata, tetapi juga terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahannya,” jelas Najih.

Dihadiri Pimpinan Ombudsman dan Kepala Daerah se-Indonesia

Rakernas yang berlangsung di Kota Batu juga dihadiri oleh Wakil Pimpinan, Anggota, dan seluruh Kepala Perwakilan Ombudsman se-Indonesia, serta para Kepala Daerah dari wilayah Malang Raya. Forum ini menjadi ajang refleksi nasional atas capaian Ombudsman RI selama lima tahun terakhir sekaligus menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia.

“Atmosfer Rakernas terasa penuh semangat kolaboratif. Diskusi yang berlangsung membahas berbagai strategi pengawasan berbasis teknologi, penanganan aduan masyarakat, hingga penguatan peran Ombudsman dalam reformasi birokrasi daerah,” ungkap Najih.

Menutup Rakernas, Meneguhkan Komitmen Bersama

Dalam penutupannya, baik Wali Kota Batu maupun Ketua Ombudsman RI sepakat bahwa reformasi pelayanan publik adalah pekerjaan panjang yang harus dijalankan bersama, bukan sekadar slogan administratif.

Kolaborasi antara Ombudsman RI dan Pemerintah Kota Batu menjadi bukti nyata bahwa pelayanan publik yang baik lahir dari keterbukaan dan sinergi. Dengan semangat refleksi dan perbaikan berkelanjutan, Kota Batu kini berdiri sebagai contoh kota yang berani berinovasi dan siap menghadapi tantangan tata kelola modern.

“Kita ingin masyarakat merasakan langsung perubahan itu pelayanan yang cepat, adil, dan manusiawi,” tandas Nurochman.