PPP Nonaktifkan Anggota DPRD Blitar yang Diduga Selingkuh dengan Polwan

Kota Blitar, iKoneksi.com – Kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan seorang anggota DPRD Kota Blitar berinisial GP dengan seorang polisi wanita (Polwan) terus menjadi sorotan publik. Sosok GP yang disebut-sebut berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kini telah resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai wakil rakyat.

Langkah tegas itu diambil oleh DPC PPP Kota Blitar setelah nama GP terseret dalam laporan dugaan perselingkuhan yang kini tengah diselidiki kepolisian. Ketua DPC PPP Kota Blitar, Agus Zunaidi, membenarkan pihaknya sudah mengirim surat resmi kepada Ketua DPRD Kota Blitar untuk menonaktifkan GP dari seluruh kegiatan kedewanan, termasuk keikutsertaan dalam alat kelengkapan dewan.

“Kami sudah berkirim surat kepada Ketua DPRD agar yang bersangkutan sementara tidak aktif dari kegiatan kedewanan maupun alat kelengkapan dewan. Tujuannya agar ia bisa fokus menghadapi dugaan kasus itu,” tegas Agus saat dikonfirmasi iKoneksi.com, Selasa (21/10/2025).

Langkah cepat ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral PPP terhadap masyarakat dan publik yang menaruh kepercayaan kepada partai. Menurut Agus, partainya tidak ingin citra PPP sebagai partai berbasis nilai-nilai moral tercoreng akibat ulah individu.

Meski begitu, Agus menegaskan keputusan penonaktifan tersebut bersifat sementara sambil menunggu hasil penyelidikan aparat kepolisian. Hingga kini, pihaknya belum menerima laporan resmi terkait hasil pemeriksaan maupun keterangan lengkap mengenai duduk perkara sebenarnya.

“Kami juga sudah meminta klarifikasi dari yang bersangkutan, tetapi belum mendapat penjelasan detail mengenai kejadian sebenarnya,” ujarnya.

Agus menambahkan, PPP menghormati proses hukum dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Namun, partai tidak akan memberikan pendampingan hukum kepada GP karena peristiwa tersebut dianggap sebagai urusan pribadi, bukan persoalan yang berkaitan dengan jabatan politik atau kegiatan partai.

“Kami atas nama partai menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas peristiwa yang terjadi,” terangnya.

Kronologi Dugaan Skandal di Hotel Kota Batu

Berdasarkan informasi yang beredar, peristiwa yang menyeret nama GP terjadi pada Sabtu (18/10/2025) di salah satu hotel di Kota Batu. Saat itu, GP diketahui tengah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) bersama sejumlah anggota DPRD Kota Blitar lainnya. Namun, di tengah agenda resmi tersebut, GP diduga mengadakan pertemuan pribadi dengan seorang Polwan dari Polres Blitar Kota di hotel lain.

Situasi memanas ketika Polres Batu melakukan penggerebekan di lokasi yang diduga menjadi tempat pertemuan mereka. Namun, menurut keterangan GP kepada Ketua DPC PPP, saat penggerebekan berlangsung, dirinya tidak berada di dalam kamar hotel sebagaimana dituduhkan.

Sementara itu, suami dari Polwan tersebut yang juga anggota Polres Blitar Kota disebut telah melaporkan dugaan perselingkuhan itu ke Polres Batu. Kasus ini pun kini tengah dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian untuk memastikan kebenaran fakta di lapangan.

Citra Partai Dipertaruhkan

Skandal ini menjadi pukulan telak bagi PPP Kota Blitar yang selama ini dikenal mengusung nilai moral dan keagamaan. Tidak hanya mencoreng nama baik individu yang bersangkutan, tetapi juga memunculkan tekanan publik terhadap partai yang menaunginya.

Agus menyadari hal tersebut dan menegaskan bahwa partai tidak akan menoleransi perilaku yang melanggar etika, terlebih jika mencederai kepercayaan masyarakat. Ia memastikan, PPP akan bersikap terbuka dan menindak sesuai aturan internal jika nantinya terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh GP.

“Kami tetap menunggu hasil penyelidikan resmi. Bila terbukti, tentu akan ada sanksi lebih tegas sesuai mekanisme partai,” tekannya.

Publik Menanti Kejelasan Kasus

Kasus ini menjadi perbincangan hangat di kalangan warga Blitar, terutama karena melibatkan dua profesi publik yang seharusnya menjadi panutan: anggota DPRD dan aparat kepolisian. Masyarakat menanti transparansi dari aparat hukum sekaligus langkah lanjutan dari PPP.

Skandal semacam ini bukan hanya menguji integritas individu, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi politik dan penegak hukum. Dalam situasi seperti ini, ketegasan partai politik dan transparansi penyelidikan menjadi kunci agar kasus tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih besar.

PPP kini berada di persimpangan antara menjaga nama baik partai dan menegakkan moralitas politik yang selama ini mereka kampanyekan. Sementara GP harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau bersiap menanggung konsekuensi etik dan hukum dari perbuatannya.