Tantri Bararoh Soroti Ancaman Baru Demokrasi: Buzzer, Hoaks, dan Serangan Pribadi

Kab Malang, iKoneksi.com – Ancaman terhadap demokrasi Indonesia dinilai tidak lagi hanya datang dalam bentuk kekuasaan otoriter. Di era digital, ancaman tersebut justru dapat muncul dari derasnya disinformasi, jaringan buzzer, hingga serangan pribadi di media sosial yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Peringatan itu disampaikan Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang sekaligus Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Tantri Bararoh, dalam refleksi politik bertajuk “Indonesia Menggugat: Meretas Jalan Demokrasi” di Kabupaten Malang, Rabu (29/7/2026).

Refleksi tersebut digelar bertepatan dengan momentum peringatan peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli. Bagi Tantri, perjalanan demokrasi Indonesia tidak boleh dilepaskan dari sejarah perjuangan rakyat dalam mempertahankan kebebasan politik.

Dari Represi Kekuasaan ke Pertarungan di Ruang Digital

Tantri mengatakan demokrasi yang dinikmati masyarakat saat ini merupakan hasil perjuangan panjang. Jika pada masa Orde Baru ancaman demokrasi lebih banyak berhadapan dengan kekuasaan otoriter secara langsung, kini bentuk ancamannya telah berubah.

“Demokrasi yang kita nikmati hari ini adalah warisan perjuangan. Namun, di era digital, ancaman demokrasi punya wajah baru. Jaringan buzzer dan disinformasi menciptakan narasi menyesatkan yang merusak kohesi sosial,” ujar Tantri.

Menurutnya, media sosial seharusnya menjadi ruang memperluas kebebasan berpendapat dan pertukaran gagasan. Namun, praktiknya justru kerap diwarnai penyebaran informasi yang tidak sehat serta sikap intoleran terhadap perbedaan pandangan. Kondisi tersebut dinilai Tantri berbahaya karena perbedaan pendapat dapat dengan mudah berubah menjadi pertikaian ketika masyarakat kehilangan etika dalam berkomunikasi.

Personal Attack Dinilai Jadi Ancaman Demokrasi

Tantri menyoroti maraknya personal attack atau serangan terhadap pribadi seseorang di ruang digital. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya merusak reputasi individu, tetapi juga dapat menggerus kualitas demokrasi.

“Hanya karena tidak bisa menghargai perbedaan, orang begitu mudah melakukan personal attacking dan mendiskreditkan pihak lain. Ini ancaman serius bagi kebebasan berpendapat,” tegasnya.

Ia mengingatkan demokrasi tidak semestinya digunakan sebagai alat untuk saling menjatuhkan. Mengacu pada pemikiran Proklamator RI Soekarno, politik dan demokrasi seharusnya menjadi instrumen untuk membangun peradaban dan menghadirkan kehidupan masyarakat yang lebih berkeadilan.

“Karena itu, kebebasan berpendapat harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap perbedaan, supremasi hukum, serta tanggung jawab dalam menggunakan ruang publik,” lugas dia.

Generasi Muda Diminta Jadi Penjaga Demokrasi

Di tengah derasnya arus informasi digital, Tantri menilai penguatan literasi digital dan pendidikan politik bagi generasi muda menjadi kebutuhan mendesak. Generasi muda, kata dia, harus memiliki kemampuan memilah informasi, memahami konteks politik, serta tidak mudah terseret narasi provokatif yang berpotensi memecah persatuan.

“Generasi muda adalah agen utama. Mereka harus dibekali pemahaman mendalam tentang esensi demokrasi agar mampu mewujudkan kedaulatan yang beradab dan bermartabat,” terang ketua PA DPC GMNI Kabupaten Malang.

Tantri juga mengingatkan pentingnya merawat ingatan sejarah, termasuk peristiwa Kudatuli. Menurutnya, sejarah tidak seharusnya dijadikan alasan untuk memelihara dendam, melainkan menjadi pembelajaran agar praktik penindasan terhadap kebebasan tidak kembali terjadi. Ia menegaskan demokrasi harus dijaga bukan hanya dari ancaman kekuasaan, tetapi juga dari perilaku masyarakat sendiri ketika menggunakan kebebasan di ruang digital.