Anggaran Pendidikan Rp1,5 Triliun, Ratusan Sekolah Kabupaten Malang Masih Rusak Berat

Kab Malang, iKoneksi.com — Besarnya anggaran pendidikan Kabupaten Malang yang mencapai sekitar Rp1,5 triliun pada 2026 belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi fasilitas sekolah. Di tengah postur anggaran yang besar, ratusan bangunan sekolah masih tercatat mengalami kerusakan berat. Sorotan menguat setelah kondisi SDN Klepu 1, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, menjadi perhatian publik. Siswa di sekolah tersebut disebut masih harus belajar di ruang kelas dengan kondisi atap yang membutuhkan penyangga darurat karena berisiko membahayakan keselamatan.

Anggota DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarok, menilai persoalan tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur pendidikan.

Rp1,5 Triliun Belum Menjamin Sekolah Layak

Zulham mengatakan, alokasi pendidikan yang mencapai Rp1,5 triliun harus dilihat secara lebih rinci. Sebab, besarnya anggaran tersebut tidak seluruhnya dapat digunakan untuk pembangunan maupun rehabilitasi fisik sekolah.

“Dari total APBD Kabupaten Malang yang mencapai sekitar Rp4,3 triliun, anggaran pendidikan memang porsinya Rp1,5 triliun. Namun, mayoritas dana tersebut habis untuk belanja rutin—seperti gaji, tunjangan guru, tambahan penghasilan pegawai (TPP)—serta program pendidikan operasional lainnya,” tutur Zulham.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, kondisi tersebut membuat ruang fiskal untuk mengejar kebutuhan rehabilitasi sekolah menjadi terbatas. Padahal, kerusakan bangunan sekolah terjadi di banyak wilayah Kabupaten Malang.

Hampir 800 Gedung SD-SMP Rusak Berat

Data yang dihimpun DPRD Kabupaten Malang menunjukkan terdapat 583 gedung di 422 sekolah dasar yang masuk kategori rusak berat. Selain itu, 80 gedung pada 67 sekolah tercatat mengalami kerusakan sedang. Sementara kerusakan ringan jauh lebih banyak, yakni mencapai 1.752 gedung yang tersebar di 576 sekolah.

“Pada jenjang SMP, sedikitnya 205 gedung juga tercatat mengalami kerusakan berat. Jika digabungkan, jumlah gedung SD dan SMP yang mengalami kerusakan berat mendekati 800 bangunan. Artinya, kebutuhan rehabilitasi fisik ini sangat besar dan mendesak. Pemkab menghadapi tantangan besar untuk membagi ruang fiskal antara belanja pegawai dan pembangunan sarana belajar,” tegas Zulham.

SDN Klepu 1 Masuk Prioritas Perbaikan

Ia menyebutkan kondisi SDN Klepu 1 menjadi salah satu contoh nyata persoalan tersebut. Kerusakan atap ruang kelas membuat proses pembelajaran harus berlangsung dengan dukungan penyangga darurat. Zulham memastikan pemerintah daerah telah merespons kondisi itu. Menurutnya, Bupati Malang telah mengonfirmasi SDN Klepu 1 masuk dalam daftar prioritas perbaikan pada Tahun Anggaran 2026.

“Bupati sudah mengonfirmasi bahwa SDN Klepu 1 masuk dalam prioritas perbaikan tahun ini. Pembangunannya akan segera direalisasikan,” sebut dia.

Ia meminta proses rehabilitasi tidak berlarut-larut agar siswa dan guru dapat kembali menjalankan kegiatan belajar mengajar dalam kondisi aman dan nyaman.

DPRD Minta Anggaran Dikawal

Zulham juga mendorong masyarakat ikut mengawasi penggunaan anggaran pendidikan, terutama untuk memastikan program rehabilitasi benar-benar terlaksana sesuai kebutuhan di lapangan. Menurutnya, pembenahan sekolah rusak tidak cukup hanya mengandalkan satu pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, hingga masyarakat perlu membangun sinergi agar persoalan fasilitas pendidikan dapat diselesaikan secara bertahap.

“Sinergi antara pemerintah pusat, Pemda, DPRD, dan masyarakat adalah kunci agar pembenahan sekolah rusak bisa dipercepat. Kita jaga masa depan pendidikan anak-anak kita bersama,” tandas mantan wartawan itu.