Tantri Bararoh: Demokrasi Harus Dijaga, Ancaman Kini Datang dari Disinformasi

Kab Malang, iKoneksi.com – Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Tantri Bararoh, menegaskan demokrasi Indonesia tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang telah selesai diperjuangkan. Menurutnya, perjalanan panjang demokrasi harus terus dirawat agar kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan kebebasan berpendapat tetap terjaga. Pernyataan itu disampaikan Tantri dalam refleksi bertema “Indonesia Menggugat: Meretas Jalan Demokrasi”, yang dikaitkan dengan momentum peristiwa Kudeta 27 Juli 1996 atau Kudatuli. Dalam refleksi tersebut, Tantri mengajak masyarakat kembali melihat perjalanan sejarah demokrasi sekaligus membaca tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini.

Demokrasi Bukan Hadiah

Tantri mengatakan demokrasi merupakan warisan penting para pendiri bangsa, termasuk gagasan Presiden pertama RI Soekarno yang menempatkan demokrasi sebagai salah satu jalan membangun peradaban bangsa. Menurutnya, nilai demokrasi tetap hidup meski pernah mengalami tekanan kuat pada masa Orde Baru. Ketika ruang kebebasan dipersempit, kesadaran politik masyarakat justru tumbuh dari bawah.

“Ketika kebebasan demokrasi diberangus oleh kekuasaan, maka kesadaran kolektif rakyat perlahan tumbuh dari bawah. Menggugat kedaulatan demokrasi bukan berarti memperkeruh, namun untuk menjaga dan menegakkan demokrasi agar terus merawat sejarah,” tegas Tantri, Rabu (29/7/2026).

Ia menilai otoritarianisme bertentangan dengan prinsip demokrasi karena politik semestinya menjadi instrumen untuk membangun peradaban, bukan alat untuk membungkam perbedaan.

Kedaulatan Rakyat Harus Tetap Dijaga

Tantri yang juga Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang itu menegaskan demokrasi yang dinikmati masyarakat saat ini bukanlah pemberian cuma-cuma. Demokrasi lahir dari perjalanan sejarah panjang dan karena itu harus terus diperjuangkan. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak melupakan sejarah, terutama berbagai peristiwa yang menjadi bagian dari perjalanan demokrasi Indonesia.

“Perlu kesadaran sosial yang berpihak pada keadilan sosial dan kesadaran demokrasi, yang menjunjung kedaulatan rakyat, supremasi hukum dan penghormatan terhadap perbedaan,” tutur dia.

Menurut Tantri, menjaga demokrasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga politik. Seluruh elemen masyarakat memiliki peran dalam memastikan kebebasan berpendapat tetap berjalan dengan menghormati hak orang lain.

Buzzer dan Disinformasi Jadi Ancaman Baru

Tantri menilai tantangan demokrasi saat ini telah berubah. Jika pada masa lalu ancaman demokrasi lebih banyak berkaitan dengan pembatasan ruang politik, kini ancaman juga muncul melalui perkembangan teknologi informasi. Ia menyoroti maraknya jaringan buzzer, disinformasi, serangan personal, hingga pembunuhan karakter yang dapat memengaruhi kualitas ruang publik.

“Hanya karena tidak bisa menghargai perbedaan, era kini bisa muncul dengan mudah informasi yang mengarah pada personal attacking dan pembunuhan karakter, menyerang dan mendiskreditkan pihak-pihak tertentu. Ini ancaman demokrasi yang harus diwaspadai,” ungkapnya.

Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak sehat berpotensi memperuncing perbedaan di tengah masyarakat dan mengikis kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Generasi Muda Diminta Melek Demokrasi

Karena itu, Tantri mendorong penguatan pendidikan dan literasi demokrasi, terutama bagi generasi muda. Mereka dinilai memiliki posisi strategis dalam menentukan masa depan demokrasi Indonesia. Tantri berharap generasi muda tidak hanya memahami demokrasi sebatas pemilu atau aktivitas politik, tetapi juga mengerti pentingnya menghormati perbedaan, kebebasan berpendapat, keadilan sosial, dan supremasi hukum.

“Generasi muda harus benar-benar dapat memahami esensi dan nilai-nilai demokrasi. Mereka adalah agen untuk bisa mewujudkan kedaulatan demokrasi yang beradab dan bermartabat,” beber ketua DPC PA GMNI Kabupaten Malang itu.

Dengan demikian, refleksi terhadap sejarah demokrasi tidak berhenti sebagai upaya mengenang masa lalu. Bagi Tantri, sejarah harus menjadi pengingat bahwa demokrasi membutuhkan pengawalan terus-menerus agar tidak kembali tergerus oleh kekuasaan, disinformasi, maupun intoleransi terhadap perbedaan.