google.com, pub-7927405703202979, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Warga Terisolasi, Perbaikan Jembatan Sonokembang Tersendat karena Anggaran

  • Bagikan
banner 468x60

Kota Malang, iKoneksi.com – Hampir dua minggu sudah berlalu sejak pondasi Jembatan Sonokembang di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, ambrol diterjang derasnya hujan. Kini, yang tersisa hanyalah tumpukan material rusak dan lubang besar yang memutus akses utama warga antarperkampungan. Seiring berjalannya waktu, keresahan pun mulai merebak. Aktivitas harian warga terganggu anak-anak harus memutar jauh untuk ke sekolah, pedagang kehilangan jalur distribusi, dan kendaraan roda dua tak lagi bisa melintas.

“Kalau hujan deras turun lagi, kami khawatir kerusakan makin parah,” ungkap Arif, salah satu warga setempat, saat ditemui di sekitar lokasi.

Ia mengaku kecewa karena hingga kini belum ada tanda-tanda dimulainya perbaikan dari pemerintah.

Padahal, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat sebelumnya telah meninjau lokasi pada 11 Oktober lalu. Dalam kunjungan tersebut, Wahyu menegaskan bahwa perbaikan Jembatan Sonokembang akan menjadi prioritas, bahkan berencana menggunakan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk mempercepat penanganan darurat. Namun, harapan itu kini mulai meredup.

Rencana Perbaikan Terganjal Anggaran

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengungkapkan kenyataan pahit di balik lambannya penanganan. Menurut hasil kajian teknis dan keuangan, anggaran BTT yang tersedia hanya sebesar Rp 2 miliar, jauh dari kebutuhan riil yang mencapai Rp 5,3 miliar.

“Dari anggaran BTT itu hanya ada sekitar dua miliar yang bisa digunakan, sedangkan kebutuhan totalnya mencapai 5,3 miliar,” terang Dandung kepada iKoneksi.com, Jumat (24/10/2025).

Keterbatasan anggaran inilah yang membuat rencana perbaikan permanen harus ditunda. Pemerintah daerah pun harus memutar otak mencari solusi sementara agar warga tak terus terisolasi. Bersama Sekretaris Daerah Kota Malang, Dandung akhirnya memutuskan untuk menyewa Jembatan Bailey, yaitu jembatan darurat yang dapat dipasang cepat untuk mengembalikan akses warga.

“Nanti kita pakai skema sewa jembatan Bailey, dan kemarin teman-teman sudah ke Balai Besar Provinsi untuk koordinasi,” jelasnya.

Solusi Sementara: Jembatan Bailey untuk Akses Warga

Menurut Dandung, pemasangan Jembatan Bailey menjadi langkah paling realistis dalam kondisi mendesak seperti sekarang. Skema sewa ini memungkinkan jembatan darurat dipasang tanpa menunggu lelang panjang atau proses pembangunan baru yang bisa memakan waktu berbulan-bulan.

“Untuk anggaran tetap menggunakan anggaran BTT. Kita gunakan untuk sewanya karena anggaran untuk pembangunan itu belum ada,” tegasnya.

Pemerintah menargetkan jembatan darurat ini bisa digunakan selama tujuh hingga delapan bulan ke depan, sambil menunggu tersedianya dana pembangunan permanen pada tahun anggaran berikutnya.

Namun, bukan hanya anggaran yang menjadi penghambat. Waktu juga menjadi faktor penentu. Menurut Dandung, proses pengadaan dan pembangunan jembatan baru memakan waktu hingga 45 hari, sehingga tidak memungkinkan diselesaikan pada tahun ini.

“Jadi kendalanya bukan hanya anggaran, tapi juga waktu pelaksanaan yang mepet. Tidak ada alokasi di kami karena ini sifatnya bencana,” ujarnya.

Langkah Cepat dan Harapan Masyarakat

Meski dihadapkan pada keterbatasan, Pemkot Malang berupaya agar proses pengerjaan tidak tertunda lebih lama. Dandung memastikan bahwa tahap awal pekerjaan akan segera dimulai dengan pembongkaran material rusak dan pembersihan lokasi. Setelah itu, tim akan membuat plendes atau dudukan pondasi sebagai tempat pemasangan struktur Jembatan Bailey.

Arif berharap pemerintah benar-benar menepati janji tersebut.

“Kalau jembatan darurat itu cepat dipasang, paling tidak kami bisa lewat lagi. Sekarang saja mau ke pasar harus muter hampir satu jam,” keluh Arif.

Pemerintah juga diingatkan Arif untuk memastikan keamanan dan kelayakan jembatan darurat agar dapat menahan beban kendaraan yang melintas setiap hari.

Krisis Infrastruktur yang Jadi Ujian Pemerintah Kota

Arif menyebutkan kasus Jembatan Sonokembang menjadi pengingat penting tentang rentannya infrastruktur publik terhadap bencana alam, serta tantangan besar dalam penanganan darurat di tingkat daerah. Di satu sisi, masyarakat menuntut kecepatan dan ketegasan; di sisi lain, pemerintah harus menavigasi keterbatasan anggaran dan waktu.

“Kini, seluruh perhatian tertuju pada langkah konkret Pemkot Malang. Apakah Jembatan Bailey benar-benar akan segera terpasang, atau warga Pandanwangi harus bersabar lebih lama menunggu solusi nyata?,” tukas Arif.

banner 325x300banner 325x300
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *