MK Pisahkan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan, Eko Herdiyanto: Jangan Sampai Pendidikan Tergerus

Kota Malang, iKoneksi.com – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen mendapat dukungan dari DPRD Kota Malang.

Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdiyanto, menilai pemisahan tersebut penting agar anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan tidak tergerus kebutuhan pembiayaan program MBG.

“Saya sepakat sekali kalau memang itu bisa terealisasi, sehingga dana pendidikan tidak tergerus untuk program MBG,” ujar Eko.

Menurut politikus PDI Perjuangan tersebut, anggaran pendidikan yang selama ini dialokasikan sebesar 20 persen harus dimanfaatkan secara optimal untuk memperbaiki kualitas sistem pendidikan.

Dana Pendidikan Harus Fokus Tingkatkan Mutu

Eko menilai pendidikan memiliki kebutuhan pembiayaan yang besar, mulai dari peningkatan kualitas pembelajaran hingga penguatan berbagai aspek pendukung sistem pendidikan. Karena itu, jika pembiayaan MBG dipisahkan dari pos anggaran pendidikan, ruang fiskal untuk sektor pendidikan dinilai menjadi lebih jelas.

“Dengan dana pendidikan yang diplot sejak dulu 20 persen, murni benar-benar bisa dimanfaatkan untuk lebih meningkatkan mutu daripada sistem pendidikan itu sendiri,” katanya.

Menurut Eko, pemisahan tersebut bukan berarti program MBG tidak penting. Pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, tetap membutuhkan dukungan anggaran pemerintah. Namun, kebutuhan tersebut sebaiknya memiliki pos pembiayaan tersendiri sehingga tidak mengurangi ruang anggaran yang secara khusus diperuntukkan bagi sektor pendidikan.

Realisasi Diperkirakan Mulai Tahun Depan

Mengenai pemisahan anggaran tersebut mulai ditargetkan paling lama tahun depan, Eko sepakat realisasinya paling cepat dilakukan pada tahun depan. Ia menilai penerapan pada tahun berjalan sulit dilakukan karena proses penganggaran APBN telah berlangsung.

“Pastinya paling cepat tahun depan. Kan enggak mungkin tahun ini, penganggaran APBN-nya sudah berjalan,” terang Eko.

Dengan demikian, pemerintah dinilai perlu mempersiapkan perubahan struktur penganggaran sejak awal agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif.

DPRD Soroti Masa Depan Anggaran Pendidikan

Eko berharap pemisahan pembiayaan dapat memberikan kepastian bahwa anggaran pendidikan benar-benar diarahkan untuk kebutuhan sektor pendidikan. Ia menilai peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan dukungan anggaran yang konsisten dan terukur. Jangan sampai berbagai kebutuhan pendidikan harus bersaing dengan program lain dalam satu ruang anggaran yang sama.

Menurutnya, keputusan tersebut dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk kembali memperkuat investasi di bidang pendidikan. Bagi daerah, kata Eko, arah kebijakan anggaran pemerintah pusat juga penting diperhatikan karena berpengaruh terhadap perencanaan program pendidikan di tingkat daerah.

“Saya berharap setelah pemisahan dilakukan, alokasi pendidikan dapat digunakan secara lebih fokus untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia,” pungkas dia.