DPRD Kota Malang Putar Otak, BBM Ditekan di Tengah Masalah Kota

Kota Malang, iKoneksi.com – Di tengah meningkatnya keresahan publik terhadap pencurian Kota Malang, DPRD Kota Malang mulai mengkaji langkah efisiensi anggaran, termasuk wacana penggunaan kendaraan listrik untuk operasional dinas.

Isu kriminalitas, khususnya pencurian kendaraan, dinilai turut menjadi latar belakang penting dalam mendorong sistem transportasi yang lebih aman dan efisien di lingkungan pemerintahan.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa setiap kebijakan harus melalui perhitungan matang, terutama jika berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah.

Mobil Listrik Dikaji, Efisiensi Jadi Kunci

Amithya menyebut, wacana penggunaan mobil listrik tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa. DPRD masih melakukan kajian menyeluruh, khususnya terkait biaya perawatan dan operasional jangka panjang.

“Harus dihitung betul, apakah dari sisi maintenance dan lainnya memang lebih hemat,” ujarnya.

Menurutnya, jika kendaraan listrik terbukti lebih efisien dibanding kendaraan konvensional, maka opsi tersebut terbuka untuk diterapkan di lingkungan DPRD.

“Namun, kompleksitas pengadaan menjadi tantangan tersendiri, mengingat kendaraan dinas tidak hanya satu unit,” sebutnya.

Tekan BBM, DPRD Dorong Sistem Berbagi Kendaraan

Ia menyebutkan sembari menunggu hasil kajian, DPRD Kota Malang telah lebih dulu melakukan langkah efisiensi dengan menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya untuk perjalanan dinas. Frekuensi perjalanan dinas disebut telah dikurangi secara bertahap dalam beberapa waktu terakhir. Sebagai langkah konkret, DPRD mendorong penggunaan kendaraan secara bersama-sama untuk satu kegiatan.

“Kalau satu komisi berangkat bersama, bisa 9 sampai 12 orang dalam satu kendaraan,” jelas Amithya.

Efisiensi Jadi Prioritas, Keamanan Tetap Disorot

Langkah efisiensi ini dinilai Amithya sebagai solusi realistis di tengah berbagai tantangan, termasuk meningkatnya kasus pencurian Kota Malang yang masih menjadi perhatian masyarakat.

“Penggunaan kendaraan bersama tidak hanya menekan biaya operasional, tetapi juga dinilai lebih aman dibanding penggunaan kendaraan secara terpisah,” terangnya.

Meski begitu, DPRD memastikan bahwa seluruh kebijakan akan tetap berbasis kajian dan kebutuhan riil di lapangan.

“Ke depan, wacana kendaraan listrik akan terus dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi efisiensi sekaligus modernisasi sistem transportasi dinas di Kota Malang,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.