Kota Mojokerto, iKoneksi.com – Proyek prestisius Pemerintah Kota Mojokerto yang bertajuk Taman Bahari Mojopahit (TBM) kini tengah berada dalam sorotan tajam. Di tengah ambisi menjadikan kawasan Sungai Ngotok sebagai destinasi wisata unggulan, muncul dugaan praktik penyimpangan yang menyeret proyek senilai miliaran rupiah itu ke dalam pusaran penyidikan hukum.
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, menyatakan sikap tegas lembaganya tak akan tinggal diam menyikapi situasi ini. Ia menegaskan bahwa DPRD akan menunggu hasil penyidikan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto sebelum menentukan langkah politik dan anggaran selanjutnya.
Proyek Ambisius Berujung Masalah
Taman Bahari Mojopahit (TBM) bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Sejak digulirkan pada tahun 2023, proyek ini telah menghabiskan anggaran hampir Rp 28 miliar dari gabungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD. Dengan konsep wisata air berbasis budaya Majapahit, pembangunan TBM mencakup berbagai elemen fisik seperti gedung utama, menara pandang, gazebo, stan kuliner, area parkir, lanskap, kios, hingga pengadaan 15 unit perahu.
“Salah satu bagian paling ikonik dari proyek ini adalah pembangunan pujasera berbentuk kapal Majapahit, yang menghabiskan dana sebesar Rp 2,5 miliar. Namun justru infrastruktur inilah yang kini tengah menjadi sorotan penyidik Kejari Kota Mojokerto. Sejak Januari lalu, bangunan tersebut telah disegel, menyusul adanya dugaan kuat penyimpangan dalam proses konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi,” kata Ery.
DPRD: Kami Hormati Proses Hukum
Dalam pernyataannya kepada iKoneksi.com pada Rabu, (29/5/2025), Ery menyatakan DPRD menghormati penuh proses hukum yang sedang berjalan. Ia mengapresiasi langkah Kejari yang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut.
“Ini kan belum selesai, masih proses di aparat penegak hukum (APH). Kita lihat nanti hasilnya seperti apa,” tegasnya.
DPRD, lanjut Ery, mendukung upaya hukum untuk mengungkap apakah benar terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara. Ia menambahkan bahwa hasil dari proses hukum ini akan dijadikan acuan oleh legislatif dalam menentukan nasib kelanjutan proyek TBM ke depan.
Anggaran Tahun Ini Dipangkas Drastis
Yang menarik, meski status hukum proyek TBM masih menggantung, anggaran untuk kelanjutannya sudah dimasukkan dalam APBD 2025. Namun, DPRD Kota Mojokerto menunjukkan sikap kritis dengan memangkas drastis nilai pengajuan anggaran yang disodorkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Menurut Ery, TAPD awalnya mengusulkan dana lebih dari Rp 2 miliar, tetapi DPRD memutuskan untuk menurunkan alokasi itu menjadi Rp 900 juta saja. Pengurangan ini disebut sebagai langkah kehati-hatian, sembari menunggu hasil final dari Kejari.
“Untuk anggaran (proyek TBM) tahun ini sudah kita drop menjadi Rp 900 juta,” ungkap Ketua Badan Anggaran DPRD tersebut.
Realokasi Tergantung Hasil Penyidikan
Ketika ditanya apakah anggaran tersebut nantinya tetap akan direalisasikan, Ery menekankan keputusan akan diambil berdasarkan hasil penyidikan hukum. Ia menekankan bahwa tak satu pun pihak boleh gegabah dalam mengambil keputusan terkait proyek TBM, terutama jika menyangkut uang rakyat.
“Semua harus menghormati dan menunggu proses hukum. Apakah memang terjadi pelanggaran atau ada kerugian negara,” kata Ery, yang juga merupakan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Ia menyatakan, keputusan akhir soal keberlanjutan proyek ini akan dibahas bersama dalam rapat resmi Badan Anggaran DPRD dan TAPD Kota Mojokerto.
Plt Kepala Disporapar Masih Bungkam
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Mojokerto, Muraji, belum memberikan tanggapan resmi terkait kelanjutan proyek TBM tahun ini. Padahal, instansi inilah yang menjadi penanggung jawab langsung atas realisasi proyek wisata air tersebut.
Ketiadaan komentar dari Disporapar menambah panjang daftar pertanyaan publik terkait arah kebijakan dan akuntabilitas proyek yang telah menyedot banyak dana publik itu. Apalagi, hingga kini, fasilitas-fasilitas yang dibangun belum dapat dinikmati masyarakat secara utuh karena status hukum yang belum tuntas.
Fokus Utama: Transparansi dan Penegakan Hukum
Situasi ini menurut Ery, menunjukkan proyek-proyek besar di daerah harus disertai dengan pengawasan ketat, perencanaan matang, dan pelaksanaan yang transparan. Ketika dana sebesar itu digelontorkan dari APBD dan DAK, maka publik berhak tahu bagaimana hasil dan manfaatnya. Kecurigaan terhadap korupsi, seperti yang terjadi pada proyek pujasera kapal Majapahit, seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pemangku kebijakan agar tidak main-main dengan proyek strategis.
“DPRD Kota Mojokerto, dalam hal ini, tampak menyadari pentingnya menjaga kepercayaan publik. Dengan tidak serta-merta menyetujui anggaran penuh dan memilih menunggu hasil penyidikan, lembaga legislatif menunjukkan sinyal bahwa mereka ingin mengawal proyek ini agar tidak menjadi preseden buruk dalam tata kelola pembangunan kota,” beber Ery.
Masyarakat Menunggu Kepastian
Di balik dinamika politik dan hukum ini, masyarakat Kota Mojokerto tentu menantikan satu hal: kepastian. Apakah proyek TBM akan benar-benar menjadi destinasi wisata kebanggaan yang mampu mendongkrak ekonomi lokal? Atau justru akan masuk dalam deretan proyek mangkrak yang menyisakan bangunan tanpa fungsi dan kasus hukum yang berlarut?
Keputusan ada di tangan para penegak hukum dan wakil rakyat. Dan saat ini, semua mata tertuju pada hasil penyidikan Kejari Kota Mojokerto, yang diyakini akan menjadi penentu arah proyek TBM selanjutnya apakah dilanjutkan dengan koreksi besar, atau dihentikan demi menyelamatkan uang negara. (04/iKoneksi.com)
