Dugaan Korupsi Proyek Pujasera Taman Bahari Terungkap

Kota Mojokerto, iKoneksi.com – Kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan pujasera Taman Bahari Majapahit (TBM) yang bersumber dari APBD Kota Mojokerto tahun anggaran 2023 kini semakin memanas. Dugaan pengkondisian perkara rasuah dengan mahar uang senilai Rp 600 juta mengemuka, dan informasi terkait aliran dana tersebut mungkin baru akan terungkap secara jelas dalam persidangan nanti. Sebuah pernyataan mencuat dari salah seorang terperiksa yang mengungkapkan adanya permintaan uang dengan tujuan menghentikan proses hukum yang sedang berjalan terkait kasus ini.

“Saya akan menjelaskan secara rinci, mulai dari bagaimana permintaan uang itu terjadi hingga alirannya ke mana. Semua ini akan kami ungkapkan sejelas-jelasnya di persidangan nanti,” kata salah seorang terperiksa yang meminta anonimitas, mengacu pada dugaan keterlibatan oknum pejabat Pemkot Mojokerto dalam pengkondisian perkara rasuah ini.

Penyelidikan yang Menyita Perhatian

Proyek pembangunan pujasera Taman Bahari Majapahit yang berlokasi di Kota Mojokerto, yang sempat terhenti karena masalah hukum, kini menjadi sorotan tajam aparat penegak hukum. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan pemeriksaan mendalam sejak Agustus 2024. Salah satu kontraktor yang terlibat dalam proyek ini mengungkapkan bahwa dirinya dimintai sejumlah uang oleh oknum pejabat Pemkot Mojokerto agar proses hukum yang tengah berjalan bisa dihentikan. Menurut kontraktor tersebut, permintaan uang itu dilakukan melalui pertemuan langsung di kantor oknum pejabat pada Agustus 2024.

“Kami akhirnya menyanggupi permintaan itu. Uangnya diserahkan langsung kepada oknum pejabat itu,” ungkapnya.

Uang senilai Rp 600 juta itu, menurut penuturan sumber, dibagi dua dengan kontraktor lain, masing-masing sekitar Rp 300 juta yang penyerahannya dilakukan secara terpisah.

Aliran Uang dan Campur Tangan Pemkot Mojokerto

Dalam penjelasannya, kontraktor itu juga mengungkapkan oknum pejabat Pemkot Mojokerto mengaku mengenal orang dalam di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, yang diduga bisa membantu menyalurkan uang tersebut agar proses hukum dihentikan. Kontraktor itu pun menuding Pemkot Mojokerto terlibat dalam usaha untuk menyelamatkan salah satu pejabatnya yang terindikasi terlibat dalam kasus ini. Namun, meski adanya upaya pengkondisian melalui suap, hingga kini Kejari Kota Mojokerto tetap melanjutkan proses hukum kasus dugaan korupsi proyek pujasera ini.

“Kami sudah menyiapkan strategi untuk memastikan proses hukum ini berlangsung secara fair, sesuai dengan fakta yang ada. Kami akan pastikan tidak ada tebang pilih,” tegas kontraktor tersebut.

Pencarian Saksi yang Menghilang

Kasus ini semakin rumit dengan hilangnya seorang saksi kunci, yang merupakan Direktur dari CV. Hasya Putera Mandiri asal Jombang, kontraktor pelaksana proyek tersebut. Saksi tersebut telah mangkir dari sejumlah pemanggilan yang dilakukan oleh Kejaksaan, meskipun sebelumnya ia sempat memenuhi panggilan hingga tahap penyidikan. Kejari Kota Mojokerto kini tengah memburu saksi tersebut yang diduga memiliki informasi penting terkait dugaan korupsi dalam proyek tersebut.

Kejaksaan terus bekerja keras, menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur sebelum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Pihak kejaksaan mencurigai adanya dugaan pelanggaran dalam pengerjaan proyek pujasera Taman Bahari Majapahit, seperti pengerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan adanya maladministrasi dalam pengelolaan anggaran.

Proyek yang Digeledah dan Disegel Kejaksaan

Proyek pembangunan pujasera senilai Rp 2,5 miliar yang dibiayai oleh APBD Kota Mojokerto tahun anggaran 2023 ini telah disegel oleh Kejaksaan pada 13 Januari 2025 lalu, setelah diduga terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Kejaksaan menduga bahwa proyek ini menjadi ajang praktik korupsi yang melibatkan beberapa pihak, baik dari jajaran pemerintah kota maupun pihak kontraktor yang terlibat dalam pembangunan.

Keberhasilan Kejaksaan dalam mengungkap dugaan korupsi ini mendapat perhatian luas dari masyarakat. Proyek yang seharusnya menjadi sarana pengembangan wisata dan perekonomian di Kota Mojokerto malah terjerat dalam kasus hukum yang memalukan. Namun, Kejaksaan berkomitmen untuk terus menuntaskan perkara ini, memastikan bahwa siapa pun yang terlibat akan mendapat sanksi hukum yang setimpal.

Dalam proses penyidikan yang terus berlanjut, Kejaksaan juga telah memanggil sejumlah pejabat dan pihak terkait lainnya untuk dimintai keterangan. Meskipun ada upaya pengkondisian dalam bentuk suap, Kejaksaan tetap bertekad untuk memastikan bahwa hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu. Seiring berjalannya waktu, terungkapnya bukti lebih lanjut diharapkan dapat membongkar siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi ini dan membawa mereka ke hadapan hukum. (04/iKoneksi.com)