Jakarta, iKoneksi.com – Suasana perayaan kemerdekaan Indonesia tahun ini berbeda jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya diramaikan karnaval penuh kegembiraan, tahun ini euforia rakyat justru bercampur dengan gelombang protes besar-besaran. Di berbagai daerah, massa turun ke jalan menyuarakan kemarahan atas berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai menyengsarakan.
Fenomena ini mencerminkan dinamika stabilitas bangsa yang kian rapuh. Pasang surut kesadaran nasional semakin dipicu oleh kebijakan ekonomi hingga sikap para pejabat negara yang dianggap menyakiti hati rakyat. Akumulasi kekecewaan itu akhirnya menemukan momentumnya dalam bentuk demonstrasi.
Akar Kemarahan Rakyat
Gelombang demonstrasi bukan muncul tanpa sebab. Banyak kebijakan pemerintah dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Salah satu yang paling disorot adalah kenaikan PPN menjadi 12%. Meski diklaim hanya berlaku untuk barang mewah, kenyataannya beban itu merembet pada transaksi sehari-hari sehingga daya beli masyarakat melemah.
Tak berhenti di situ, wacana penyitaan kendaraan bermotor bagi yang menunggak pajak dua tahun menambah keresahan publik. Padahal, di saat yang sama, DPR dianggap lamban dalam mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk menghukum koruptor. Kontras ini memunculkan anggapan bahwa negara lebih garang pada rakyat kecil ketimbang para pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan.
Kebijakan lain juga menjadi bara di tengah krisis: kenaikan PBB hingga lebih dari 100%, pemblokiran rekening bank oleh PPATK tanpa aktivitas tiga bulan, hingga pengambilalihan lahan terlantar. Semua terasa menekan rakyat yang sudah berada di titik nadir.
Ucapan Pejabat yang Memperburuk Luka
Selain kebijakan, sikap pejabat publik ikut memperparah situasi. Pernyataan seorang menteri yang menyinggung dengan ucapan “memang mbahmu bisa bikin tanah” menjadi simbol arogansi kekuasaan. Belum lagi pernyataan seorang wakil rakyat yang menyebut masyarakat “tolol” karena berdemonstrasi.
Di saat rakyat berjuang melawan kesulitan ekonomi, gaya hidup hedon sejumlah pejabat dipertontonkan ke ruang publik. Hal ini menambah perasaan terkhianati dan memperkuat keyakinan masyarakat bahwa elit politik telah jauh dari realitas penderitaan rakyat.
Seruan Pembubaran DPR
Dari sekian banyak tuntutan, seruan “Bubarkan DPR” menjadi yang paling lantang terdengar. Argumentasi yang berkembang cukup tajam. Secara internasional, menurut Konvensi Montevideo 1933, eksistensi sebuah negara tidak mensyaratkan adanya parlemen. Syaratnya hanya empat: penduduk tetap, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan internasional.
Secara historis, Indonesia pernah mengalami pembubaran lembaga negara. Presiden Sukarno membubarkan Konstituante pada 5 Juli 1959 karena dianggap gagal menjalankan tugasnya. Sementara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 23 Juli 2001 juga mengeluarkan dekrit pembubaran DPR, meski akhirnya gagal secara politik. Fakta sejarah ini memperlihatkan bahwa opsi pembubaran lembaga negara bukanlah hal mustahil bila dianggap merugikan rakyat.
Gelombang Protes Sebagai Reaksi Alamiah
Dari perspektif hukum kausalitas, jika ada akibat pasti ada sebab. Rakyat tidak mungkin turun ke jalan tanpa alasan kuat. Begitu pula dalam hukum kesetimbangan fisika, setiap aksi akan memunculkan reaksi hingga mencapai titik seimbang. Dalam konteks ini, aksi rakyat lewat demonstrasi adalah reaksi dari kebijakan yang dinilai merusak sistem secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Artinya, protes yang terjadi bukan sekadar ledakan emosional, melainkan bentuk kesabaran rakyat yang sudah habis. Mereka merasa semua saluran aspirasi telah ditutup rapat sehingga jalan terakhir adalah turun ke jalan.
Jalan Tengah yang Terlupakan
Situasi yang kian panas ini semestinya menjadi alarm keras bagi pemerintah dan DPR. Mereka tidak cukup hanya membuat kebijakan di atas kertas, melainkan juga harus menunjukkan sikap simpatik dan empatik kepada rakyat.
Sejarah memberi pelajaran bahwa ketika elit gagal membaca aspirasi, rakyat akan menemukan jalannya sendiri. Jika pemerintah dan DPR terus bersikap arogan, gelombang protes bisa berkembang menjadi krisis yang lebih besar, bahkan mengancam keutuhan bangsa.
Sebaliknya, bila ada kesediaan untuk mendengar, berdialog, dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan rakyat, maka stabilitas bangsa masih bisa diselamatkan.
Gelombang protes yang mengguncang stabilitas nasional bukanlah awal kehancuran, melainkan tanda bahwa rakyat masih peduli pada nasib bangsanya. Mereka marah karena mencintai, kecewa karena berharap. Tugas pemerintah dan DPR kini adalah menjawab kemarahan itu dengan solusi nyata, bukan dengan ancaman dan arogansi.
Penulis: Sigit
