google.com, pub-7927405703202979, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Harga Pertalite Belum Sesuai Keekonomian, Pemerintah Tanggung Selisih Besar

  • Bagikan
banner 468x60

Jakarta, iKoneksi.com — Di tengah naik-turunnya harga minyak dunia dan tekanan fiskal yang semakin berat, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara soal harga keekonomian BBM bersubsidi jenis Pertalite (RON 90). Ia mengungkapkan bahwa harga Pertalite yang selama ini dinikmati masyarakat belum mencerminkan harga sebenarnya yang sesuai dengan nilai keekonomian di pasar.

“Selama ini pemerintah menanggung selisih harga keekonomian dan harga yang dibayarkan masyarakat melalui pemberian subsidi energi maupun non-energi,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Harga Pertalite Tertahan Dua Tahun

Purbaya menuturkan pemerintah menetapkan harga jual Pertalite Rp10.000 per liter sejak 3 September 2022 dan hingga kini belum berubah. Padahal, menurut Purbaya, harga keekonomian Pertalite sebenarnya mencapai Rp11.700 per liter.

“Dengan demikian, pemerintah harus menanggung selisih sekitar Rp1.700 per liter demi menjaga daya beli masyarakat dan menahan inflasi. Angka itu tampak kecil di permukaan, namun bila dikalikan dengan konsumsi nasional yang mencapai jutaan kiloliter per bulan, beban fiskal negara pun membengkak signifikan,” terang Purbaya.

Menurut Purbaya kebijakan ini menjadi dilema klasik antara stabilitas ekonomi makro dan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menilai, menaikkan harga Pertalite di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dapat memicu efek domino terhadap harga kebutuhan pokok dan tarif transportasi.

“Namun, di sisi lain, subsidi yang terus menggelembung dikhawatirkan mengganggu ruang fiskal untuk pembiayaan sektor strategis lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ungkapnya.

Pertamina Pertahankan Harga BBM Non-Subsidi

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) tetap menjaga stabilitas harga untuk BBM non-subsidi di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Per 1 Oktober 2025, Pertamina menetapkan harga Pertamax RON 92 sebesar Rp12.200 per liter, tidak berubah dari bulan sebelumnya.

Begitu pula dengan Pertamax Turbo (RON 98) yang masih bertahan di Rp13.100 per liter. Namun, dua jenis BBM diesel mengalami penyesuaian harga.

  • Pertamina Dex naik menjadi Rp14.000 per liter, dari sebelumnya Rp13.850 per liter.
  • Dexlite juga mengalami kenaikan ringan sebesar Rp100 per liter, menjadi Rp13.700 per liter dari Rp13.600 per liter pada September 2025.

Pertamina menyebutkan penetapan harga dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan biaya distribusi serta penyimpanan.

Subsidi Energi Masih Jadi Penyelamat

Menurut Purbaya, pemberian subsidi energi tetap menjadi instrumen vital pemerintah untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, ia menegaskan, kebijakan ini tidak bisa berlangsung tanpa evaluasi berkelanjutan.

“Kita tidak bisa menutup mata bahwa subsidi ini harus diberikan dengan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu memastikan agar penerima manfaat benar-benar mereka yang membutuhkan,” tegas Purbaya.

Ia menambahkan, subsidi energi bukan hanya untuk menjaga harga Pertalite tetap terjangkau, tetapi juga menjadi penyangga inflasi nasional agar tidak melonjak akibat kenaikan harga komoditas global.

Namun, di tengah tekanan APBN, Purbaya mengakui perlunya reformasi kebijakan subsidi ke depan agar lebih efisien dan adaptif. Salah satunya adalah mendorong mekanisme subsidi berbasis data terintegrasi agar penyaluran benar-benar menyentuh kelompok yang berhak.

Harga Keekonomian dan Beban Fiskal

Fakta harga keekonomian Pertalite jauh di atas harga jual menegaskan adanya beban besar di sisi fiskal negara. Kenaikan harga minyak mentah global dan pelemahan nilai tukar rupiah semakin memperlebar jurang antara harga keekonomian dan harga jual.

“Dalam situasi seperti ini, setiap kenaikan harga minyak dunia langsung berdampak pada besarnya subsidi energi yang harus dikeluarkan pemerintah. Kondisi ini menuntut keseimbangan kebijakan antara menjaga daya beli rakyat dan mempertahankan stabilitas fiskal,” lugasnya.

Menjaga Keseimbangan di Tengah Tekanan Global

Purbaya membeberkan pemerintah bersama Pertamina kini berada di posisi sulit. Jika harga Pertalite dinaikkan sesuai keekonomian, risiko sosial dan inflasi bisa meningkat. Namun bila dipertahankan terus di bawah harga keekonomian, tekanan terhadap APBN akan semakin berat.

Untuk itu, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan kebijakan energi, sambil terus memperkuat cadangan fiskal dan memperluas sumber pendapatan negara.

“Dalam jangka panjang, pemerintah berencana mempercepat transisi energi agar konsumsi BBM bisa lebih efisien dan ketergantungan terhadap subsidi bisa dikurangi. Meski begitu, hingga saat ini, Pertalite masih menjadi tumpuan utama masyarakat, terutama di sektor transportasi dan ekonomi menengah ke bawah. Dan selama harga keekonomian belum sesuai dengan kemampuan rakyat, tampaknya subsidi masih menjadi “penopang utama” keseimbangan ekonomi nasional,” tandasnya.

banner 325x300banner 325x300
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *