Kejari Jakarta Timur Gerebek Dua Lokasi Dugaan Korupsi Mesin Jahit

Jakarta, iKoneksi.com — Langkah tegas diambil Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur dalam membongkar dugaan korupsi yang menggerogoti program penumbuhan wirausaha industri baru. Pada Senin (10/11/2025), tim penyidik Kejari Jakarta Timur melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda yang diduga terkait dengan penyimpangan pengadaan fasilitas sarana produksi berupa mesin jahit Singer tipe M1155 dan M1255.

Dua lokasi yang digeledah masing-masing berada di salah satu unit Suku Dinas Perindustrian Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dan wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Penggeledahan dimulai sekitar pukul 10.55 WIB hingga 12.43 WIB, dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Jakarta Timur, Adri Eddyanto Pontoh, S.H., M.H., bersama tim penyidik.

Langkah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Kejaksaan kini tidak main-main dalam menindak praktik korupsi yang merugikan negara, terlebih dalam program yang seharusnya ditujukan untuk mendukung masyarakat kecil dan pelaku industri baru.

Awal Mula Kasus: Dugaan Penyimpangan Pengadaan

Kasus ini berawal dari temuan adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan mesin jahit Singer yang berlangsung selama tiga tahun anggaran berturut-turut, yakni 2022, 2023, dan 2024. Mesin tersebut merupakan bagian dari fasilitas sarana produksi yang semestinya digunakan untuk mendorong lahirnya wirausaha baru di sektor industri kecil.

Namun, indikasi adanya ketidakwajaran harga dan dugaan penyelewengan anggaran membuat Kejari Jakarta Timur turun tangan. Berdasarkan informasi resmi, proses penyidikan dimulai setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor: Print-01/M.1.13/Fd.1/10/2025 tertanggal 24 Oktober 2025.

Dugaan sementara, terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan dan penyaluran barang yang berpotensi menyebabkan kerugian negara. Tim penyidik menelusuri keterlibatan sejumlah pihak, termasuk kemungkinan adanya kerja sama tidak sehat antara pihak penyedia dengan oknum instansi pemerintah.

Barang Bukti Mulai Terkuak

Dalam penggeledahan yang berlangsung selama hampir dua jam itu, tim penyidik berhasil menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen penting yang diyakini berkaitan erat dengan proyek pengadaan mesin jahit tersebut. Dokumen-dokumen itu kini tengah diteliti secara intensif untuk mengungkap lebih jauh aliran dana dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakarta Timur, Yogi Sudharsono, S.H., M.H., menegaskan hasil penggeledahan ini menjadi langkah awal dalam menguatkan pembuktian kasus tersebut.

“Dari hasil penggeledahan, tim kami memperoleh sejumlah dokumen yang relevan dan akan diteliti lebih lanjut sebagai bahan pembuktian,” kata Yogi Sudharsono dalam keterangan resminya.

Ia juga menambahkan pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari komitmen Kejaksaan untuk menegakkan hukum dan memberantas praktik korupsi, khususnya di wilayah Jakarta Timur yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan industri kecil menengah (IKM).

Kejaksaan Janji Bongkar Semua Pihak Terlibat

Kejari Jakarta Timur memastikan penyidikan tidak akan berhenti pada penggeledahan semata. Seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan tersebut akan dimintai keterangan dan dimintai pertanggungjawaban hukum. Tim penyidik tengah menelusuri bukti transaksi, kontrak pengadaan, serta laporan distribusi mesin jahit yang disebut-sebut tidak sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dianggarkan.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Adri Eddyanto Pontoh, juga menekankan pihaknya akan mengusut tuntas dugaan penyimpangan ini hingga ke akar-akarnya. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan dana publik, terutama program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Semua pihak yang terbukti terlibat akan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku,” tegas Adri.

Korupsi Program Rakyat, Kepercayaan Publik Dipertaruhkan

Menurut Andri kasus ini menjadi sorotan karena program penumbuhan wirausaha industri baru seharusnya menjadi sarana pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil. Jika benar terjadi korupsi dalam proyek ini, maka dampaknya bukan hanya pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah yang pro-rakyat.

Kejari Jakarta Timur kini dihadapkan pada tugas besar untuk memastikan proses hukum berjalan transparan, cepat, dan tuntas. Publik menanti langkah lanjutan dari kejaksaan dalam menentukan siapa saja yang akan dijadikan tersangka dan bagaimana kerugian negara akan dipulihkan.

“Dengan penggeledahan ini, kami (Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, red) menunjukkan sikap tegas yaitu tidak ada ruang bagi korupsi, sekecil apa pun bentuknya. Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh pihak bahwa program pemberdayaan rakyat bukan lahan untuk memperkaya diri, melainkan amanah yang harus dijaga. Jika terbukti ada penyalahgunaan wewenang, maka hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Karena, sebagaimana pesan klasik penegakan hukum: keadilan sejati tidak akan pernah tumbuh di tanah yang dipupuk oleh korupsi,” tutupnya.