Bali, iKoneksi.com – Mahasiswa Universitas Udayana tengah bersiap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran guna menolak perjanjian kerja sama antara kampus mereka dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana. Gerakan ini akan melibatkan seluruh organisasi mahasiswa (ormawa) di lingkungan Universitas Udayana dan menjadi bentuk protes terhadap dugaan intervensi militer dalam institusi pendidikan sipil.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana, I Wayan Arma Surya Darmaputra, menegaskan aksi ini tetap akan dilaksanakan sesuai hasil konsolidasi mahasiswa.
“Aksi bakal tetap digelar sesuai dengan kesepakatan konsolidasi dan akan diikuti oleh seluruh organisasi mahasiswa Universitas Udayana,” kata Arma saat dihubungi pada Senin, (31/3/2025).
Meski demikian, Arma mengungkapkan lokasi dan waktu pelaksanaan aksi masih dalam tahap pembahasan internal. Pihaknya terus melakukan konsolidasi guna memastikan strategi terbaik dalam menyuarakan penolakan mereka terhadap kerja sama ini.
Alasan Mahasiswa Menolak
Penolakan ini mencuat setelah beredarnya dokumen perjanjian kerja sama antara Universitas Udayana dan Kodam IX/Udayana. Perjanjian tersebut dituding membuka peluang bagi masuknya unsur militer dalam institusi pendidikan sipil, yang seharusnya netral dan bebas dari kepentingan sektoral tertentu.
“Penolakan kerja sama ini muncul sebagai respons kekhawatiran kami terhadap masuknya unsur militerisasi dalam institusi pendidikan. Kampus harus tetap menjadi ruang akademik yang bebas, tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun, termasuk militer,” tutur Arma.
Menurutnya, perjanjian ini berpotensi mengganggu kebebasan akademik di Universitas Udayana.
“Masuknya unsur militer dalam kampus dikhawatirkan dapat merusak independensi lembaga pendidikan tinggi dan menciptakan atmosfer yang tidak kondusif bagi pengembangan pemikiran kritis mahasiswa,” terang Arma.
Pihak Rektorat Beri Klarifikasi
Di sisi lain, Rektor Universitas Udayana, I Ketut Sudarsana, membantah anggapan kerja sama ini akan membawa pengaruh militerisme ke dalam lingkungan kampus. Menurutnya, kerja sama ini lebih difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan keterampilan bagi mahasiswa.
“Kerja sama ini tidak bertujuan untuk membawa praktik militer ke dalam dunia kampus. Ini lebih pada peningkatan kapasitas dan sinergi antar-lembaga,” kata Sudarsana dalam keterangan resminya pada Selasa, (1/4/2025).
Dokumen perjanjian kerja sama antara Universitas Udayana dan Kodam IX/Udayana tertuang dalam perjanjian Nomor B/2134/UN14.IV/HK.07.00/2025. Perjanjian ini sebenarnya telah ditandatangani sejak 5 Maret 2025, namun baru diumumkan ke publik melalui akun Instagram resmi Universitas Udayana pada 26 Maret 2025. Hal inilah yang turut memicu kemarahan mahasiswa, lantaran mereka merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan sebelumnya.
“Dokumen tersebut mencakup 20 pasal dengan enam ruang lingkup kerja sama utama, termasuk peningkatan sumber daya manusia, pertukaran data dan informasi, serta pelatihan bela negara,” jelas Sudarsana.
Meski pihak rektorat menegaskan kerja sama ini tidak akan mempengaruhi kebebasan akademik, mahasiswa tetap merasa skeptis dan menolak kehadiran unsur militer dalam kampus mereka.
Aksi Mahasiswa Berlanjut
Seiring dengan penolakan yang semakin meluas, mahasiswa Universitas Udayana terus menggalang dukungan dan memperkuat strategi aksi mereka. Mereka menegaskan bahwa kampus adalah tempat untuk berpikir secara bebas dan kritis, bukan ruang yang dapat diintervensi oleh pihak mana pun, termasuk militer.
“Dengan tensi yang semakin meningkat, besar kemungkinan aksi ini akan menjadi salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar dalam sejarah Universitas Udayana,” pungkas Arma. (04/iKoneksi.com)
