Menu MBG Sepanjang Bulan Ramadan di Kota Malang Dikritik, DPRD Minta Pengawasan Ketat dan Evaluasi Dapur

Kota Malang, iKoneksi.com — Kritik dari orang tua dan pihak sekolah terkait pembagian menu Makan Bergizi Gratis (MBG) kering selama Ramadan 2026 mendapat sorotan serius dari DPRD Kota Malang.

Program nasional yang seharusnya menjamin asupan gizi anak justru menuai keluhan, terutama terkait kualitas menu yang dinilai belum optimal.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, mendesak Pemerintah Kota Malang tidak lepas tangan. Ia meminta pemerintah turun langsung melakukan pengawasan di lapangan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar.

DPRD Soroti Manajemen Dapur dan Standar Operasional

Ginanjar mengingatkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dapur penyedia agar tidak melakukan kesalahan, baik dari sisi manajemen maupun operasional. Menurutnya, kesalahan kecil di tingkat dapur bisa berdampak besar dan mencederai program nasional yang sejatinya bertujuan baik.

“Kami mengimbau jangan sampai ada kesalahan dapur atau manajemen yang justru merusak program ini,” kata dia.

Ia juga menegaskan, Pemkot Malang memiliki kewenangan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan semua prosedur dijalankan dengan benar.

Standar Gizi Tak Boleh Turun Meski Menu Kering

Meski menu yang dibagikan selama Ramadan berupa makanan kering, Ginanjar menekankan standar gizi tetap harus terpenuhi. Komposisi nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin harus tersedia sesuai kebutuhan anak.

“Setiap dapur memiliki ahli gizi. Harusnya sudah ada acuan menu yang tepat untuk bulan puasa kemarin,” tekannya.

Ia juga mengingatkan kedepannya terkait pengawasan tidak hanya bersifat seremonial, melainkan dilakukan secara berkala dan menyeluruh, termasuk aspek kebersihan dapur dan pengelolaan limbah.

Temuan DPRD: Menu Tak Layak hingga Ancaman Putus Kontrak

Sorotan serupa juga disampaikan anggota DPRD Kota Malang, Suryadi. Berdasarkan pemantauannya, masih ditemukan dapur penyedia yang belum memenuhi standar pelayanan. Beberapa menu dinilai kurang layak, tidak higienis, dan belum memenuhi prinsip gizi yang seharusnya menjadi prioritas utama.

“Bulan puasa kemarin seharusnya jadi momentum meningkatkan pelayanan, bukan menurunkannya,” ujar Suryadi.

Ia bahkan meminta evaluasi total dan tidak menutup kemungkinan pemutusan kontrak kerja sama bagi penyedia yang tidak melakukan perbaikan. DPRD menegaskan, kesehatan anak tidak boleh dikompromikan, dan mendesak Pemkot Malang memperkuat pengawasan agar program MBG tetap berjalan sesuai standar tanpa menimbulkan polemik.