Pembangunan Kampung Haji Jadi Diplomasi Strategis RI

Jakarta, iKoneksi.com– Isu pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah mencuat menjadi agenda strategis diplomasi haji Pemerintah Indonesia. Penegasan ini disampaikan oleh Prof. Muhadjir Effendy, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, yang menyebut ada dua fokus utama yang kini tengah didorong pemerintah: pembangunan Kampung Haji Indonesia dan penggunaan Bandara Taif sebagai alternatif jalur masuk (entry point) bagi jemaah haji Indonesia.

Muhadjir menyampaikan, upaya tersebut merupakan amanat langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto sebagai bentuk penguatan layanan haji dan ekspansi pengaruh diplomatik Indonesia di kawasan Timur Tengah. Kampung Haji tak hanya dimaksudkan sebagai pusat aktivitas jemaah Indonesia di Makkah, tapi juga sebagai hub ekonomi umat Islam dalam lingkup yang lebih luas.

“Kami sudah berdiskusi dengan Menteri Perhubungan, Menteri Agama, dan mendampingi calon investor yang serius untuk membangun Kampung Haji. Kami ingin memastikan bahwa ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan pusat aktivitas ekonomi, budaya, dan pelayanan jemaah yang terintegrasi,” kata Muhadjir, yang juga Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Terkait Bandara Taif, Muhadjir menilai lokasi tersebut sangat strategis. Bandara ini memiliki dua landasan pacu (runway) yang bisa menerima pesawat berbadan besar serta didukung operasional 24 jam oleh 11 maskapai penerbangan. Dengan jarak hanya sekitar 70 kilometer dari Makkah, penggunaan Bandara Taif diyakini akan mempercepat proses keberangkatan dan pemulangan jemaah haji Indonesia.

“Jika kami mendapat tambahan 10 slot penerbangan per hari dari Bandara Taif, maka masa tunggu pemulangan bisa dipangkas. Ini tentu berdampak langsung terhadap efisiensi biaya operasional haji,” tutur Muhadjir menekankan.

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo ingin penyelenggaraan haji tak hanya dilihat dari sisi spiritual, tetapi juga sebagai peluang membangun ekosistem ekonomi umat Islam dunia. Muhadjir menyinggung bahwa dalam Alquran pun, praktik transaksi saat berhaji diperbolehkan.

“Ini bisa menjadi momentum besar untuk membentuk pusat transaksi antarnegara Islam yang rutin tiap tahun. Kampung Haji bisa menjadi fondasi awal dari gagasan tersebut,” jelasnya.

Muhadjir menambahkan, pemerintah juga sangat selektif dalam memilih investor untuk proyek ini. Ia mengisyaratkan adanya kemungkinan Presiden Prabowo akan bertemu Raja Salman pada Juli 2025 untuk membahas proyek ini secara langsung.

Terkait pelaksanaan haji tahun ini, Muhadjir menilai secara umum berjalan lancar meskipun diwarnai tantangan, khususnya akibat perubahan kebijakan dari pihak Arab Saudi. Salah satu perubahan mencolok adalah bertambahnya jumlah syarikah—dari satu menjadi delapan—sementara sistem Indonesia masih berbasis kloter. Hal ini menuntut tim haji RI untuk cepat beradaptasi.

Muhadjir juga menyoroti mekanisme distribusi makanan bagi jemaah. Ia mengusulkan agar distribusi makanan tidak lagi berbasis kelompok, namun berbasis nama, agar lebih merata dan menghindari kecemburuan antarkloter.

“Kualitas pengelolaan haji kita sudah cukup baik. Namun kita tetap harus melakukan evaluasi agar pelayanan semakin inklusif, efektif, dan bermartabat,” ungkapnya.

‘Dengan gagasan besar seperti Kampung Haji dan pemanfaatan Bandara Taif, Indonesia tak hanya memperkuat posisi sebagai negara pengirim jemaah terbesar di dunia, tapi juga sebagai pionir diplomasi keagamaan dan ekonomi Islam global,” tutupnya. (04/iKoneksi.com)