Pemkot Mojokerto Raih WTP untuk Ke-11 Kalinya

Kota Mojokerto, iKoneksi.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto kembali menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Capaian ini menandai keberhasilan ke-11 kalinya bagi Pemkot Mojokerto dalam memperoleh WTP, sebuah prestasi yang mengukuhkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Opini WTP ini diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan pada Jumat (2/5/2025) di kantor Wali Kota Mojokerto, dengan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, yang menyerahkan langsung laporan tersebut kepada Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, yang akrab disapa Ning Ita.

Keberhasilan yang Konsisten

Dengan pencapaian ini, Pemkot Mojokerto kembali memperlihatkan keberhasilan yang konsisten dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut BPK, LKPD tahun 2024 yang disusun oleh Pemkot Mojokerto telah disajikan dengan wajar, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, dan telah memenuhi standar transparansi serta akuntabilitas yang tinggi.

“Alhamdulillah, predikat WTP kembali kami raih secara berturut-turut untuk yang ke-11 kalinya. Ini adalah bukti nyata dari komitmen dan kerja keras bersama dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” ungkap Ning Ita dalam rilis yang diterima iKoneksi.com pada Sabtu (3/5/2025).

Opini WTP dari BPK RI bukan sekadar prestasi yang patut dibanggakan, tetapi juga mencerminkan profesionalisme dan tanggung jawab Pemkot Mojokerto dalam mengelola dana publik. Ning Ita menjelaskan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dikelola secara hati-hati dan efisien, dengan harapan dana tersebut memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kota Mojokerto.

Komitmen Tindak Lanjut dan Transparansi

Namun, pencapaian ini tidak membuat Pemkot Mojokerto berpuas diri. Ning Ita menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI. Tindak lanjut ini, menurut Ning Ita, sangat penting untuk memastikan bahwa Pemkot Mojokerto dapat terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan dan menciptakan transparansi yang lebih besar.

“Kami terus mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berpedoman pada arahan dan ketentuan dari BPK maupun BPKP. Tindak lanjut terhadap rekomendasi LHP harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan tuntas,” jelasnya.

Pemkot Mojokerto dikatakan Ning Ita juga berupaya agar seluruh pengelolaan keuangan berjalan lebih transparan dan berintegritas. Ning Ita menekankan pentingnya menjaga semangat dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel agar Pemkot Mojokerto dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Pembangunan Berkelanjutan

Ning Ita juga mengungkapkan harapannya agar informasi keuangan yang dihasilkan oleh Pemkot Mojokerto dapat menjadi lebih komprehensif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, Pemkot Mojokerto dapat mewujudkan clean government dan good government, yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Mojokerto, tetapi juga menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal tata kelola keuangan yang baik.

“Pencapaian opini WTP ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan transparan, terutama dalam rangka mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemkot Mojokerto bertekad untuk tidak hanya mempertahankan predikat WTP yang telah diraih, tetapi juga untuk terus berinovasi dan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan demi kepentingan masyarakat,” tutup Ning Ita. (04/iKoneksi.com)