Realisasi Pendapatan Baru 49,11 Persen, Pemerhati Ingatkan APBD Taput Berpotensi Tertekan

Kab. Tapanuli Utara, iKoneksi.com – Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) hingga Semester I Tahun Anggaran 2026 baru mencapai Rp714,14 miliar atau 49,11 persen dari target Rp1,45 triliun. Capaian tersebut dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apabila tidak diikuti percepatan pendapatan pada semester kedua.

Kondisi tersebut mengemuka dalam High Level Meeting Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah yang dipimpin Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat bersama Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan, Kamis (30/7/2026).

Pemerhati kebijakan anggaran, Marolop Simatupang, SE, menilai realisasi pendapatan yang masih berada di bawah 50 persen perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tidak berdampak pada pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.

“Capaian yang masih berada di kisaran 49 persen pada semester pertama bukan sekadar angka administratif. Kalau tidak dikejar secara serius, APBD berisiko mengalami tekanan, terutama untuk pembiayaan program-program yang sudah direncanakan sejak awal tahun,” ujarnya.

Menurut Marolop, tekanan terhadap APBD paling mungkin terjadi pada sisi belanja daerah. Apabila target pendapatan tidak tercapai hingga akhir tahun, pemerintah daerah berpotensi melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program, termasuk menunda kegiatan yang bukan menjadi prioritas utama.

Karena itu, ia mendorong Pemkab Taput segera memetakan belanja yang bersifat wajib dan mendesak serta mengevaluasi program yang masih memungkinkan dijadwalkan ulang agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“Belanja yang menjadi prioritas harus dipastikan tetap berjalan. Sementara program yang masih bisa ditunda perlu dikaji kembali agar keseimbangan APBD tetap terjaga apabila realisasi pendapatan tidak sesuai target,” katanya.

Marolop juga menyoroti pola penerimaan daerah yang selama ini cenderung meningkat pada kuartal akhir tahun. Menurutnya, pola tersebut justru dapat mempersempit ruang pemerintah melakukan penyesuaian apabila target pendapatan kembali meleset.

“Kalau pola tahun-tahun sebelumnya terulang, di mana pendapatan baru optimal pada akhir tahun, maka ruang untuk melakukan koreksi terhadap keseimbangan APBD akan semakin sempit,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Taput juga memperkenalkan aplikasi Taramoti (Tapanuli Utara Monitoring) yang dikembangkan oleh tim internal pemerintah daerah tanpa tambahan anggaran atau zero budget. Aplikasi tersebut digunakan untuk memantau pelaksanaan 10 program unggulan daerah serta kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) secara real time.

Marolop mengapresiasi inovasi tersebut, namun berharap pengembangannya tidak hanya berfokus pada pemantauan pembangunan, melainkan juga dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara optimal.

“Kalau Taramoti bisa diperluas fungsinya ke sisi pendapatan, itu akan lebih membantu pemerintah daerah dalam memetakan potensi penerimaan sekaligus meredam risiko tekanan terhadap APBD,” ujarnya.

Selain itu, Pemkab Taput juga terus memperkuat penerapan transaksi non-tunai di seluruh perangkat daerah sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong optimalisasi pendapatan pada semester kedua sehingga target APBD 2026 dapat tercapai dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai rencana.