TNI Datangi Diskusi Mahasiswa, UIN Walisongo Bereaksi Keras

Kota Semarang, iKoneksi.com – Sebuah peristiwa tak biasa terjadi di lingkungan akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang. Sebuah diskusi yang digelar oleh mahasiswa kampus itu mendadak menjadi sorotan setelah didatangi aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa ini sontak memunculkan pertanyaan besar: mengapa aparat mendatangi kegiatan diskusi di lingkungan kampus?

Kampus Bingung, Ada Apa dengan Diskusi Mahasiswa?

Wakil Rektor I UIN Walisongo Semarang, Mukhsin Jamil, secara terbuka menyatakan keheranannya atas kehadiran anggota TNI dalam kegiatan akademik yang digelar oleh mahasiswa. Dalam pernyataannya yang dilansir oleh detikJateng pada Rabu (23/4/2025), Mukhsin menegaskan bahwa kehadiran aparat TNI yang datang untuk mendata peserta diskusi menimbulkan kesan kuat seolah-olah dunia kampus kembali ke zaman represif masa lalu.

“Respons kita pertama kali kaget, karena, loh kok kayak zaman dulu lagi?” kata Mukhsin.

Pihak kampus menilai tidak ada persoalan jika aparat keamanan datang ke kampus sebagai bagian dari masyarakat yang ingin berdiskusi secara sehat. Namun, jika kehadiran tersebut bermaksud untuk memantau, mendata, atau bahkan mengintimidasi peserta diskusi, maka itu menjadi bentuk intervensi yang patut dipertanyakan.

“Kita nggak masalah mau tentara atau polisi datang asalkan dalam rangka berdiskusi, tidak untuk mengintimidasi mahasiswa,” tegas Mukhsin.

Diskusi Bertema Militerisme Jadi Pemicu?

Diskusi yang digelar oleh mahasiswa UIN Walisongo tersebut mengangkat tema yang cukup sensitif, yakni tentang militerisme dan kekhawatiran kembalinya pola represif ala Orde Baru. Meski demikian, pihak kampus menilai bahwa tema tersebut adalah bagian dari kebebasan akademik dan hak mahasiswa untuk menyuarakan kegelisahan mereka.

“Apa urgensinya meminta data diri mahasiswa dan pentingnya apa mempersoalkan diskusi itu? Saya kira diskusi apa pun, kebetulan temanya tentang militerisme, setiap anak bangsa wajar merespons dengan cara mereka sendiri,” ucap Mukhsin.

Pernyataan ini memperlihatkan posisi kampus yang tegas dalam mendukung ruang kebebasan berpikir dan berekspresi, terutama dalam lingkup akademik.

“Kampus adalah tempat untuk berpikir kritis, bukan tempat yang perlu diawasi secara militeristik,” jelas Mukhsin.

TNI AD Berikan Klarifikasi

Menanggapi tuduhan tersebut, pihak TNI Angkatan Darat (TNI AD) langsung memberikan klarifikasi. Melalui Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, militer membantah keras bahwa ada upaya pemanggilan mahasiswa ataupun tindakan yang bersifat intimidatif dalam acara tersebut.

“Keberadaannya juga tidak di dalam area atau lokasi yang digunakan untuk melaksanakan diskusi. Tempatnya ada di luar. Itu bisa kita pastikan,” kata Wahyu kepada wartawan di Mabesad, Jakarta Pusat.

Wahyu menambahkan tidak ada tindakan dari personel TNI untuk menghentikan acara diskusi. Bahkan, menurutnya, tidak ada intervensi atau intimidasi terhadap mahasiswa atau panitia acara.

“Tidak ada langkah tindakan yang diambil oleh yang bersangkutan untuk menghentikan diskusi atau mungkin memberikan suatu hal bersifat intimidasi, tidak ada,” tegasnya.

Ketegangan yang Menggugah Nalar Demokrasi

Kejadian ini menyoroti sebuah isu yang jauh lebih besar: batas antara keamanan dan kebebasan sipil. Jika aparat merasa perlu hadir dalam ruang akademik untuk mendata atau memantau kegiatan intelektual mahasiswa, maka kita perlu bertanya, di mana letak garis pembatas antara pengawasan dan kebebasan berpikir?

Reaksi keras dari pihak UIN Walisongo patut diapresiasi sebagai bentuk perlawanan terhadap pembungkaman nalar kritis di lingkungan kampus. Di sisi lain, klarifikasi TNI menunjukkan institusi militer juga tak ingin disebut melakukan tindakan di luar kewenangannya. Namun tetap, kejadian ini menyisakan pertanyaan mendalam: apakah wajar aparat mendatangi ruang-ruang diskusi intelektual hanya karena tema yang dianggap sensitif?

Kampus dan aparat negara harusnya berdiri berdampingan dalam menjaga demokrasi, bukan saling mencurigai. Dialog terbuka, bukan pengawasan tersembunyi, adalah kunci membangun bangsa yang sehat secara politik maupun intelektual. (04/iKoneksi.com)