APBD Perubahan 2026 Malang Dipetakan, DPRD Soroti SiLPA Rp303 Miliar

Kota Malang, iKoneksi.com — DPRD Kota Malang mulai memetakan penggunaan anggaran dalam APBD Perubahan 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan perubahan anggaran tetap sejalan dengan program prioritas yang telah dirancang sejak awal tahun.

Perhatian legislatif menguat setelah SiLPA APBD Kota Malang 2025 tercatat mencapai sekitar Rp303 miliar. DPRD ingin memastikan sisa anggaran tersebut, terutama bagian yang masih fleksibel, dapat dimanfaatkan secara tepat untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan pembahasan saat ini masih berada pada tahap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan. Menurut dia, perubahan APBD tidak boleh membuat program yang telah ditetapkan sejak awal tahun keluar dari jalur tanpa alasan yang jelas.

> “Terpenting di sini adalah program dan kebijakan serta apa yang sudah dikonsepkan di awal tahun tidak ada yang melenceng. Kalaupun memang ada yang kemudian diubah kebijakannya, lebih ke sana,” tutur Amithya seusai sidang Paripurna, Senin (10/8/2026).

Sisa Anggaran Harus Kejar Target RPJMD

Legislatif juga menaruh perhatian pada capaian program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Amithya menilai sisa waktu tahun anggaran 2026 harus dimanfaatkan untuk menuntaskan target pembangunan yang telah ditetapkan. Ia menyebut 2026 merupakan tahun kedua rangkaian pelaksanaan RPJMD. Jika tahun pertama banyak diarahkan pada penyiapan sumber daya manusia, maka program berikutnya harus mulai bergerak menuju penguatan infrastruktur dan agenda pembangunan lainnya.

“Harapan saya tahun ini program yang sudah disusun sesuai dengan RPJMD itu terselesaikan,” kata Mia sapaan akrabnya.

“Namun, DPRD juga menemukan sejumlah program yang perlu dievaluasi pelaksanaannya. Di antaranya insentif RT/RW, seragam gratis, dan beasiswa,” lanjut dia.

Beasiswa dan Seragam Gratis Jadi Catatan

Mia mengatakan evaluasi diperlukan agar program bantuan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Untuk beasiswa dan seragam gratis, misalnya, DPRD akan melihat kembali pelaksanaan pada tahun sebelumnya serta mencermati berbagai catatan yang telah disampaikan fraksi-fraksi kepada Pemkot Malang. Menurutnya, pemberian bantuan tidak seharusnya dilakukan secara seragam apabila kebutuhan penerima berbeda.

“Baiknya itu kemudian kita kerucutkan kepada siswa-siswa yang memang sangat membutuhkan. Jangan kemudian semuanya diberikan bantuan yang sama,” sebut Mia.

“Evaluasi tersebut menjadi bagian dari pemetaan APBD Perubahan 2026 agar belanja daerah lebih tepat sasaran sekaligus mendukung target pembangunan yang telah ditetapkan,” sambung dia.

DPRD Soroti SiLPA Rp303 Miliar

Politisi PDI Perjuangan itu membeberkan besarnya SiLPA 2025 juga menjadi perhatian dalam pembahasan. DPRD meminta komponen SiLPA dipetakan secara rinci untuk mengetahui mana anggaran yang masih dapat digunakan secara fleksibel dan mana yang sudah terikat pada kebijakan atau program tertentu.

“Yang banyak kita soroti adalah yang lebih fleksibel,” lugas Mia.

“Dengan pemetaan tersebut, DPRD berharap ruang fiskal yang tersedia dapat diarahkan untuk memperkuat program prioritas tanpa mengganggu peruntukan anggaran yang sudah ditetapkan,” terang dia.

Pemkot Jelaskan Penyebab SiLPA

Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan salah satu faktor yang memengaruhi besarnya SiLPA berkaitan dengan perubahan mekanisme transfer tunjangan guru dari pemerintah pusat. Jika sebelumnya dana tunjangan guru langsung ditransfer ke rekening penerima, mekanisme baru mengharuskan dana masuk terlebih dahulu ke kas daerah.

“Kalau tahun-tahun sebelumnya itu ditransfer ke rekening guru. Tetapi dengan aturan baru, sekarang masuk dulu kepada kas daerah. Kalau masuk kas daerah kan berarti otomatis menambah SiLPA yang ada di Kota Malang,” ujar Wahyu.

Ia mengatakan mekanisme tersebut bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Jika transfer kembali dilakukan menjelang akhir tahun anggaran, kondisi serupa berpotensi kembali memengaruhi SiLPA.

“Karena itu, Pemkot Malang berencana berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar penyaluran tunjangan guru dapat disesuaikan dengan tahun anggaran berjalan,” tegas politisi Gerindra itu.

“Pada akhirnya, pembahasan APBD Perubahan 2026 tidak hanya berkutat pada besaran anggaran, tetapi juga menentukan apakah ruang fiskal yang tersedia mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat target pembangunan Kota Malang,” tukas dia.