Perempuan Pertama di Kursi Pimpinan DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti dan Politik yang Berpihak

Kota Mojokerto, iKoneksi.com — Palu sidang bukan satu-satunya simbol kekuasaan seorang Ketua DPRD. Bagi Ery Purwanti, kepemimpinan di parlemen juga berarti memastikan suara warga tidak berhenti di ruang rapat.

Ketua DPRD Kota Mojokerto itu menunjukkan pendekatan tersebut ketika memperjuangkan nasib 18 tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi PPPK. Persoalan yang semula berada di tingkat daerah itu dibawa hingga Jakarta untuk mencari kepastian bagi para pekerja yang telah lama mengabdi.

“Kami tidak bicara angka. Ini soal pengabdian bertahun-tahun. Mereka layak mendapatkan kepastian,” ujar Ery.

Langkah tersebut menjadi salah satu gambaran bagaimana Ery memaknai posisinya sebagai pimpinan legislatif. Ia tidak ingin fungsi DPRD berhenti pada pembahasan regulasi dan anggaran, tetapi juga menjadi ruang untuk mengawal persoalan warga yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Dari Ruang Sidang ke Meja Kementerian

Perjuangan terhadap 18 tenaga non-ASN tersebut menjadi perhatian karena menyangkut lebih dari sekadar status kepegawaian. Di balik persoalan administratif itu terdapat masa pengabdian, harapan keluarga dan masa depan para pekerja. Ery bersama jajaran DPRD Kota Mojokerto kemudian mengawal aspirasi tersebut dengan mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagi Ery, masa pengabdian tidak semestinya hanya dipandang sebagai angka dalam dokumen administrasi.

“Kalau kita bicara pembangunan, maka manusianya harus jadi prioritas. Jangan sampai yang sudah lama mengabdi justru terpinggirkan,” ucap dia.

Sikap itu memperlihatkan garis kepemimpinannya: pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur, pertumbuhan ekonomi atau capaian program pemerintah, tetapi juga bagaimana negara memberikan perlindungan dan kepastian kepada masyarakat.

Ketegasan di Ruang Sidang, Kepekaan di Luar Parlemen

Di ruang sidang, Ery dikenal menjalankan fungsi pimpinan DPRD secara tegas dan terstruktur. Namun, pendekatannya terhadap persoalan masyarakat menunjukkan sisi lain dari kepemimpinannya. Ia menempatkan komunikasi dan pengawalan aspirasi sebagai bagian penting dari kerja legislatif.

Posisi tersebut membuat Ery tidak sekadar tampil sebagai pemegang palu sidang. Ia berupaya menjadikan jabatan tersebut sebagai instrumen untuk memastikan persoalan warga mendapatkan ruang pembahasan dan tindak lanjut.

Pendekatan itu juga terlihat dalam perhatian terhadap hak-hak pekerja. Menurut Ery, keberpihakan terhadap masyarakat rentan harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan. Sebab, keberhasilan pemerintah daerah pada akhirnya juga diukur dari kemampuan menghadirkan rasa keadilan bagi warganya.

Politik Perempuan Tak Harus Kehilangan Ketegasan

Kehadiran Ery di kursi pimpinan DPRD Kota Mojokerto memberikan warna tersendiri dalam politik lokal. Ia membawa perspektif bahwa kepemimpinan perempuan tidak identik dengan kelembutan semata. Ketegasan dalam mengambil sikap dapat berjalan beriringan dengan kepekaan terhadap persoalan sosial.

Dalam konteks itu, semangat perjuangan perempuan yang selama ini dikaitkan dengan Kartini tidak berhenti pada persoalan keterwakilan di ruang politik. Tantangannya adalah bagaimana perempuan yang telah berada di pusat pengambilan keputusan mampu menggunakan kewenangannya untuk menghasilkan kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat. Ery mencoba menerjemahkan gagasan tersebut melalui kerja politik yang tidak hanya berlangsung di ruang sidang, tetapi juga melalui pengawalan langsung terhadap persoalan warga.

Jabatan sebagai Amanah

Ery sendiri menegaskan bahwa jabatan yang diembannya bukan sekadar posisi politik.

“Bagi saya, jabatan ini bukan soal posisi, tapi amanah. Dan amanah itu harus berpihak pada masyarakat, terutama mereka yang butuh dibela,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Pernyataan itu menjadi benang merah dari langkahnya memperjuangkan 18 tenaga non-ASN tersebut. Perjuangan itu sekaligus memperlihatkan politik lokal memiliki ruang untuk bekerja lebih dekat dengan persoalan masyarakat. Ketika aspirasi warga tidak berhenti pada meja rapat, fungsi representasi DPRD menjadi lebih konkret.

Bagi Ery, kepemimpinan di parlemen bukan hanya tentang bagaimana palu sidang diketukkan, tetapi juga tentang siapa yang diperjuangkan setelah palu itu berhenti berbunyi.