Menkes Minta Maaf, Program Makan Bergizi Dihujani Kritik

Jakarta, iKoneksi.com — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akhirnya angkat bicara mengenai sorotan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam rapat dengan Komisi I DPR pada Selasa (1/7/2025), Budi secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang menurutnya terlalu sering menjadi sasaran kemarahan publik.

“Kalau ada yang dimarah-marahin publik soal MBG, mestinya bukan hanya Pak Dadan, tapi saya juga sebagai Menteri Kesehatan,” kata Budi.

Pernyataan itu ia sampaikan dengan nada tegas namun reflektif, sembari menambahkan bahwa pembagian tanggung jawab pelaksanaan MBG sesungguhnya melibatkan lebih dari satu lembaga.

Tanggung Jawab Tak Hanya di BGN

Menurut Budi, pengawasan terhadap MBG tidak hanya berada di pundak Badan Gizi Nasional. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui dinas kesehatan di daerah turut bertanggung jawab dalam mengawasi menu MBG yang dimasak langsung di lokasi, sementara makanan siap saji yang dikemas menjadi ranah pengawasan BPOM.

Budi mengakui bahwa selama ini batas-batas kewenangan antar lembaga belum dipahami secara utuh oleh publik, bahkan oleh para pengambil kebijakan.

“Baru sekarang saya paham betul bahwa pengawasan ini harus lintas sektor, dan kami harus bantu Pak Dadan,” ucapnya.

Kritik dan Sorotan Publik

Program MBG yang diluncurkan dengan semangat menekan angka stunting dan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, belakangan justru ramai dikritik. Mulai dari kualitas makanan, penyajian yang tidak higienis, hingga kasus dugaan makanan basi, menjadi perhatian masyarakat. Bahkan beberapa LSM dan pakar gizi mempertanyakan kesesuaian menu MBG dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang direkomendasikan nasional.

Sebagai garda terdepan pelaksana, BGN pun menuai hujan kritik. Dadan Hindayana, menurut Budi, tetap tenang meskipun menjadi sasaran serangan publik.

“Pak Dadan bilang, Menteri Kesehatannya juga sudah banyak dihujat, jadi ya sudah, biarin saja,” kata Budi, menirukan percakapannya dengan Kepala BGN.

Kemenkes Akan Perkuat Pengawasan

Untuk menjawab kritik tersebut, Kemenkes berkomitmen memperkuat pengawasan dengan menggandeng dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, serta mengoptimalkan jaringan puskesmas di seluruh Indonesia.

“Mulai tahun ini, kami akan bantu Pak Dadan dengan membentuk sistem pengawasan berjenjang. Dari bawah dulu, baru ke pusat. Jadi, tanggung jawab itu dibagi rata,” tegas Budi.

Budi menyebut pengawasan ideal harus dimulai dari tingkat kabupaten/kota, lalu ke provinsi, dan baru ke kementerian, bukan langsung menyalahkan BGN yang berada di puncak piramida pelaksana.

Penegasan Regulasi Lintas Sektor

Koordinasi antara Kemenkes, BGN, dan BPOM akan diperkuat melalui regulasi baru. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan MBG bukan hanya soal anggaran dan logistik, tetapi juga soal kualitas, keamanan, dan kredibilitas lembaga pelaksana.

“Program MBG adalah kebijakan strategis yang menyasar jutaan pelajar dan anak-anak Indonesia, namun pelaksanaannya harus dikawal secara serius agar tidak justru menjadi bumerang,” tekan Budi.

Catatan Akhir

Permintaan maaf terbuka dari Menkes adalah langkah penting, namun publik menanti langkah korektif nyata. Dalam situasi krusial seperti ini, introspeksi dan reformasi kelembagaan menjadi keharusan, bukan sekadar retorika politik.

“Dan yang paling penting: anak-anak Indonesia berhak atas makanan sehat, bergizi, dan aman setiap hari,” tukasnya. (04/iKoneksi.com)